BATAM — Ketua Forum Masyarakat Eks Duriangkang, Rey, menyampaikan kekecewaan mendalam atas penjualan lahan pertanian yang telah digarapnya selama puluhan tahun. Rey mengungkapkan bahwa mereka bersedia membayar UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita), namun selalu tidak bisa, dan tiba-tiba lahan tersebut telah dijual ke pihak lain.
Rey menegaskan bahwa dirinya dan petani lainnya bersedia membayar UWTO sesuai aturan yang telah ditetapkan, tetapi selalu menghadapi penolakan.
“Seandainya saja ada yang ngomong, mungkin petani disini tidak mau membayar UWTO, itu salah besar. Kami disini mau membayar, tapi tidak bisa terus. Semacam ditolaklah kasarnya,” ungkap Rey kepada SijoriKepri.com, Rabu (3/7/2024).
Lebih lanjut, Rey menjelaskan bahwa lahan pertanian yang telah mereka garap sejak dipindahkan dari Duriangkang, Tanjung Piayu pada tahun 2000/2001 oleh Otorita Batam, kini telah dipatok dan diukur oleh pihak lain tanpa pemberitahuan.
“Kami sudah lama menggarap lahan pertanian disini. Dari tahun 2000. Kami dipindahkan oleh Otorita Batam kesini. Jadi kami resmi menempati lahan ini. Tapi kenapa tiba-tiba jadi begini,” jelas Rey dengan nada tegas.
Rey menyesalkan pihak yang diduga telah menjual lahan tersebut tanpa memberitahukan kepada para petani. Ia juga mempertanyakan legalitas dan proses yang terjadi sehingga lahan bisa beralih kepemilikan.
“Saya sangat menyesalkan pihak penjual, baik itu oknum, entahlah itu instansi, entah apapun namanya. Yang penting yang saya perlu katakan disini, kenapa tiba-tiba saja ini terjadi,” ujar Rey.
Kekecewaan ini membuat Rey dan petani lainnya mempertimbangkan untuk melakukan aksi demo sebagai bentuk protes terhadap penjualan lahan yang dianggap tidak adil dan tidak transparan.
“Memang harus di demo juga nih nampaknya,” tegas Rey mengakhiri pembicaraan. ***
(Darsih)
