KARIMUN (SK) — Segala kebijakan dalam pembangunan harus benar-benar berbasis rakyat, bukan hanya melaksanakan kegiatan seremoni-seremoni, yang menghabiskan dana dan tenaga. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, saat memimpin Rapat Koordinasi Pembangunan Kabupaten Karimun, di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Karimun, Senin, (27/06/2016).
“Buat sebuah kebijakan yang benar-benar tujuan dari pembangunan itu terarah dan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Nurdin.
Nurdin optimis, untuk tahun 2017 permasalahan defisit dapat terselesaikan dan pada tahun tersebut pelaksanaan proses pembangunan didaerah dapat berjalan lancar.
“Apa yang telah dipaparkan dalam rapat kali ini, akan kami inventarisir dan tindaklanjuti. Kita akan gunakan pendekatan skala proitas dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan untuk karimun, juga 6 Kabupaten/Kota lainnya yang ada di Kepulauan Riau,” tutup Nurdin
Sementara itu, Bupati Karimun, Aunur Rafiq, dalam paparannya mengatakan, Bahwa Defisit berdampak pula terhadap pelaksanaan pembangunan di Karimun, dan beberapa kegiatan yang berjalan pada tahun 2015 bahkan sempat terhambat.
“Misalnya saja pada program pengentasan kemiskinan pada tahun 2015 tidak berjalan dengan lancar. Tidak seimbangnya anggaran yang ada, dengan kegiatan yang di rancang pun menjadikan proses pelaksanaannya tidak berjalan sesuai harapan,” Kata Rafiq.
Untuk Kabupaten Karimun, pada 2016 ini kegiatannya terfokus pada Penyelesaian hutang 2015 dan Pelaksanaan program-program Pokok seperti misalnya Air bersih, pembebasan lahan, dan RTLH. Disamping itu, Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi untuk Karimun, juga belum disalurkan.
“Maka dari itu, kami akan merasionalisasi kegiatan yang ada untuk kedepannya. Kami berharap, kedatangan rombongan gubernur ke Karimun dapat menindaklanjuti, apa yang disampaikan pada rapat kali ini,” lanjut Rafiq.
Rapat juga dihadiri beberapa kepala SKPD dan FKPD Provinsi Kepri, serta SKPD dilingkungan Kabupaten Karimun. (SK-DY/R)
