ANAMBAS (SK) — Patut diduga terkait pengelolaan obat-obatan dan alat kesehatan yang berada di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, didalamnya terdapat persediaan obat dan alat kesehatan sebesar Rp 4.269.100.111, tidak ada dilakukan seperti stock opname dan tidak melakukan sistem aplikasi yang baik, hanya dilakukan secara manual. Dugaan kuat terjadi manipulasi data antar di kartu persedian dengan jumlah fisik obat yang tersedia. Hal ini disampaikan oleh Fraksi Amanat Karya Indonesia Raya (AKIR) Muhammad Da’i pada saat penyampaian dalam pandangan farksi di Aula Kantor DPRD Kabupaten Kepuluan Anambas, kemarin.
Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas belum maksimal dalam melakukan pengelolaan persedian obat-obatan dan alat-alat kesehatan sebesar Rp.4.269.100.111, tahun 2014 belum sesuai dengan harapan.
“Pengelolaan persedian obat dan alat kesehatan masih buruk patut diperbaiki kinerjanya,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan melalui kepala farmasi obat-obatan sudah melanggar Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010, tentang standar Akutansi Pemerintahan, PSAP No.5 mengenai Akuntansi Persediaan dan Permendagri No.17 tahun 2007 tentang pedoman teknis pelaksanaan pengelolaan BMD.
“Ini jika dibiarkan dan tidak cepat diperbaiki, maka dikhawatirkan ketersediaan obat-obatan yang ada akan mengakibatkan merugikan kondisi masyarakat Anambas kedepannya,” imbuhnya.
“Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pencatatan persedian obat menjadi tidak akurat dan sulit ditelusuri oleh pihak DPRD. Maka dari itu patut diduga terjadinya atau membuka peluang penyalahgunaan barang milik daerah disebabkan lemahnya pengendalian dalam pengelolaan persedian obat-obatan,” tegasnya.
“Saya menyarankan kepada Kepala pemerintah agar dapat meninjau kembali tenaga teknis yang dilingkungan Dinas Kesehatan perlu diganti dengan tenaga yang lebih profesional dan sarana prasarana patut menjadi perhatian penuh untuk dipersiapkan demi kelangsungan kesehatan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas kedepan menjadi lebih baik,” harapnya.
Saat ditemui diruang kerjanya, kepala Farmasi Instalasi Jontri Zaldi mengatakan, pihaknya tidak bisa memberi keterangan, karena di instansi kami ada prosedur dan aturan yang harus ditaati.
“Jika bapak ingin keterangan yang akurat maka saya sarankan agar bapak langsung jumpa dengan Kepala Dinas Kesehatan saja. Dalam hal ini saya minta maaf sebelumnya karena belum bisa memberi keterangan kepada bapak dan saya ucapkan terima kasih dan saat ini saya sangat sibuk sekali dan tidak bisa melayani bapak,” ucapnya. (SK-Ind)
LIPUTAN ANAMBAS : INDRA GUNAWAN
EDITOR : RUSMADI
(Photo : Indra Gunawan)
