[responsivevoice_button voice=”Indonesian Male” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
Rakor Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program KNGI 2020
SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Terkait instruksi Presiden Republik Indinesia, Joko Widodo, yang menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan baik lokal maupun mancanegara, terdapat tiga istilah yang lazim diacu pada peta pariwisata nasional, yaitu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), dan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN).
Ketiga bentuk kawasan ini memilikinya tujuan yang sama, yaitu mengupayakan percepatan pembangunan kawasan pariwisata.
Hal ini disampaikan Bupati Natuna, Drs H Abdul Hamid Rizal M.Si, dalam sambutannya sekaligus membuka secara resmi Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Tahun dan Penyusunan Program Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) Tahun 2020, di Aula Natuna Hotel – Ranai Darat, Rabu, (18/12/2019).
Poin utama dari gagasan ini berasal dari sisi keinginan pemerintah untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak perekonomian.
Selain fokus pada pengembangan destinasi, kata Hamid, kemajuan pariwisata daerah juga ditentukan dengan ketersediaan sumberdaya pariwisata yang memadai, seperti keadaan para pemandu wisata, penggiat wisata baik Tour and Travel dan kelompok sadar wisata, maupun pelaku bisnis wisata, seperti perhotelan, restoran maupun rumah makan.
“Untuk menciptakan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang pariwisata, peran lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi sangat menentukan, demikian juga yang berkaitan dengan kompetensi khususnya dalam bidang kepariwisataan merupakan salah satu isu nasional, bahkan global untuk menunjang pembangunan berkelanjutan,” ujarnya.
Menyikapi hal diatas, lanjut Hamid, Pemerintah Kabupaten Natuna telahpun berupaya menjadikan potensi daerah yang ada agar memiliki nilai jual dan berdampak pada peningkatan ekonomi kerakyatan.
Salah satu hasil dari upaya bersama tersebut, jelas Hamid, sehingga Kabupaten Natuna telah ditetapkan sebagai salah satu Taman Bumi Nasional atau lebih dikenal dengan Geopark Nasional. Dan saat ini tim dari OPD dan unsur terkait sedang berupaya agar status tersebut dapat diangkat menjadi Geopark Network Unesco yang akan digelar pada tahun 2020 mendatang.
“Oleh karenanya, kami sangat membutuhkan perhatian dan intervensi program kerja dari semua pihak bagi mendukung terwujudnya Natuna yang lebih maju dan mandiri sebagai salah satu pintu gerbang wilayah NKRI yang menjadi miniatur pembangunan negara Indonesia yang berdaulat dan bermartabat,” pungkas Hamid mengakhiri sambutannya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pelaksana, Raden Rararita, dalam laporannya mengatakan, tujuan Rapat Koordinasi adalah rapat akhir tahun Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI) untuk evaluasi kegiatan Geopark dan rencana kegiatan dalam upaya mengkoordinasikan, menyinergikan, dan menyinkronkan kebijakan pengembangan Geopark, koordinasi dukungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjamin pengembangan Geopark dalam RPJMN 2020 – 2024 dan Renstra, serta progres pelaksanaan amanat Peraturan Presiden No 9 Tahun 2019 tentang pengembangan Geopark.
Dikatakannya, Rakor ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 18 – 19 Desember 2019 di Gedung Sri Serindit – Ranai, dengan berbagai peserta yang hadir terdiri dari 30 orang mewakili Kementerian/Lembaga termasuk Bappenas, 15 orang mewakili Badan Pengelola Geopark, 40 orang mewakili Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta 12 orang mewakili Pakar, Perguruan Tinggi, dan Asosiasi Profesi.
Turut hadir dalam acara ini, Direktur wilayah Pertahanan Kemenhan Laksamana Bambang Supriyadi SE, Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas Dr. Ir. Yahya Rahman Hidayat, Asisten Deputi Kemenko Bidang Kemaritiman Drs. Latif Nurbana M.Sc, Asisten Deputi Wisata Alam Kementrian Parawisata Drs Alexander Reyaan MM, Kepala Pengkajian dan Pengembangan Kemenlu Didin Wahyudin, Ketua Jaringan Geopark Indonesia Boedi Martono, para anggota DPRD Natuna, para anggota FKPD Natuna, Sekda Sukabumi Drs. Iyos Somantri M.Si, Sekda Natuna Wan Siswandi S.Sos M.Si, para Asisten dan pimpinan OPD dilingkungan Pemkab Natuna, dan segenap peserta rapat. (nard)
