BATAM – Memasuki masa-masa akhir jelang Pilkada Kepri 2024, kekhawatiran terhadap maraknya black campaign dan money politics kian mencuat.
Praktik tersebut dinilai tidak hanya mencederai proses demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat yang mendambakan pemimpin berkualitas.
Alexander Manurung, Presiden Mahasiswa Institut Indobaru Nasional Batam sekaligus Koordinator Daerah BEM SI “Kerakyatan” Kepri, menyoroti dua masalah besar ini, mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kepri untuk mengambil langkah tegas.
Menurut Alexander, black campaign yang berupa penyebaran informasi palsu atau fitnah telah banyak ditemukan di lapangan, mengganggu konsentrasi pemilih dan merusak nilai demokrasi.
“KPU dan Bawaslu harus bertindak cepat untuk menindak pihak-pihak yang terlibat dalam black campaign, memastikan Pilkada berjalan fair dan bermartabat,” tegasnya.
Selain itu, Alexander juga menyoroti praktik money politics, di mana sejumlah pihak mencoba memengaruhi pilihan pemilih dengan uang atau barang.
“Praktik ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Pemilih seharusnya memilih berdasarkan informasi yang benar, bukan pengaruh materi,” ujarnya.
Alexander menekankan pentingnya pemilu yang bersih demi memilih pemimpin yang mampu mengemban amanah rakyat. Ia mengimbau KPU dan Bawaslu meningkatkan pengawasan kampanye dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran.
“Mari kita jaga integritas demokrasi di Kepri dengan menolak segala bentuk manipulasi politik,” pungkasnya.
Isu ini menjadi tantangan besar bagi penyelenggara Pilkada Kepri untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang bersih dan adil. ***
