TANJUNGPINANG (SK) — Gubernur Provinsi Kepri, Dr. H. Nurdin Basirun. S.Sos, M.Si, membuka secara resmi sosialisasi Ranperda RPJMD Provinsi Kepri 2016-2021, di Aula Kantor Gubernur, Dompak, Tanjungpinang, Senin, (17/10/2016).
Dalam sambutannya, Nurdin Basirun, mengatakan, bahwa RPJMD merupakan hal yang penting dalam mewujudkan program pembangunan didaerah, maka berbagai masukan yang didapat merupakan sumbangsih yang bermanfaat, untuk penyempurnaan dari RPJMD tersebut.
“Mewujudkan visi misi yang tertuang dalam RPJMD, bukan sesuatu yang mudah. Kita, tidak bisa bekerja masing-masing dalam mewujudkan itu, perlu konektivitas hati diantara kita. Berbagai masukan dan arahan yang didapat dalam sosialisasi ini, merupakan ide yang bisa dijadikan langkah konkret apa yang akan dikerjakan. Karena, tujuan akhirnya tentu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diberbagai sektor,” ucap Nurdin.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kepri Naharuddin MTP, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, RPJMD adalah dokumen perencanaan darerah untuk periode 5 tahun, sebagai penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah, yang memuat kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, disertai kerangka pendanaan yang disusun berpedoman pada RPJP dan RPJMN.
“Maka, sosialisasi ini penting dilakukan dalam rangka mendapat masukan dan saran dari pemangku kepentingan/stakeholder, dalam penyempurnaan dari RPJMD ini sebelum disetujui menjadi Perda,” kata Naharuddin.
Senada dengan Nahar, Taba Iskandar, yang merupakan Ketua tim Pansus RPJMD Kepri, mengatakan dalam sambutannya, bahwa seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan sumbangsih ide dan pemikirannya, agar Ranperda RPJMD Kepri 2016-2021 dapat segera selesai.
“Karna, hal ini sangat penting sebagai acuan pembangunan di daerah, maka Ranperda ini harus disusun secara komperhensif dan tepat sasaran,” ujar Taba Iskandar.
Adapun fokus pengembangan wilayah Provinsi Kepri adalah, upaya mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antar wilayah, dengan mendorong akselerasi pembangunan pada kabupaten/kota yang tertinggal. Bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan Produktivitas, efisiensi dan nilai tambah SDA, penguatan kapasitas IPTek serta penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata.
Adapun jumlah peserta dalam sosialisai ini berjumlah 164 orang, yang terdiri dari unsur DPRD, staf khusus Gubernur, Kepala Badan, Dinas Provinsi maupun Kabupaten/Kota, unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat, juga unsur pers, serta Tim Ahli dari Universitas Diponegoro, yang diketuai oleh Gunarto M.Si. (SK-DY/R)
