Misni menegaskan bahwa target IPS tahun 2025 sebesar 2,8 hanya dapat dicapai melalui komitmen bersama seluruh perangkat daerah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi tiga pilar Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, yakni BPS sebagai pembina statistik, Bappeda sebagai koordinator, Diskominfo sebagai Walidata, serta OPD sebagai produsen data.
Ia mengapresiasi kebijakan Diskominfo yang mewajibkan kehadiran seluruh Sekretaris OPD tanpa diwakilkan sebagai bentuk komitmen nyata dalam peningkatan kualitas statistik sektoral.
“Pertemuan ini menjadi bukti komitmen kita bersama. Nilai IPS tidak bisa hanya dibebankan kepada Kominfo. Semua OPD berperan, BPS membina, Bappeda mengoordinasikan, dan Kominfo memverifikasi, memvalidasi, hingga mempublikasikan data,” tegasnya.
Misni juga mencontohkan sejumlah capaian pembangunan Kepri yang berbasis data, seperti inflasi Kepri yang stabil di angka 2,6 dan menjadi salah satu yang terendah secara nasional, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi dan menempatkan Kepri di peringkat ketiga nasional.
Menurutnya, capaian tersebut membuktikan bahwa kolaborasi data lintas OPD memiliki dampak langsung terhadap kualitas perencanaan dan pembangunan daerah.
Menutup sambutannya, Misni berharap rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi konstruktif serta memperkuat koordinasi antardinas.
“Dengan kebersamaan dan sinergi yang kuat antara BPS, Bappeda, Kominfo, serta seluruh OPD, kita optimistis target nilai statistik sektoral dapat kita capai. Data yang akurat adalah fondasi pembangunan Kepri yang maju, makmur, dan merata,” tutupnya.
Rapat kemudian dilanjutkan dengan paparan teknis dari BPS dan Diskominfo terkait evaluasi statistik sektoral, perbaikan metadata, integrasi data ke Portal Satu Data Indonesia, serta tindak lanjut rencana aksi SDI tahun 2025. ***
