TANJUNG PINANG – Kepemimpinan Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, dalam pengelolaan kawasan konservasi laut mendapat apresiasi dari USAID (United States Agency for International Development) dalam sebuah lokakarya bertajuk Inisiasi Forum Mitra Pembangunan/Komite Daerah Konservasi Laut Provinsi Kepri.
Acara yang berlangsung di Aula Wan Seri Beni Dompak, Kamis (22/8/2024), ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung konservasi laut dan pengelolaan potensi perikanan di Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan bahwa Kepulauan Riau memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan strategis, yang jika dikelola secara berkelanjutan, akan membawa manfaat besar bagi ekonomi Indonesia. Kepri telah diakui sebagai Permata Biru Ekonomi di Gerbang Utara Indonesia, dan menjadi daerah penghasil devisa yang signifikan melalui sektor kelautan dan perikanan.
“Kepri akan menjadi lumbung besar negara untuk menghasilkan devisa yang memakmurkan masyarakat. Kami berkomitmen mengelola potensi kelautan ini secara berkelanjutan, termasuk melalui program konservasi laut yang telah ditetapkan di berbagai wilayah,” kata Ansar Ahmad.
Sejauh ini, Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan enam kawasan konservasi laut. Dua di antaranya, yaitu di Kepulauan Anambas dengan luas 1,2 juta hektar dan di Kabupaten Bintan seluas 138.000 hektar, telah mendapat Surat Keputusan dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Keempat kawasan lainnya masih dalam tahap pengusulan.
Gubernur Ansar menekankan bahwa dengan total kawasan konservasi di Kepri yang menyumbang 10% dari total kawasan konservasi di Indonesia, hal ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kelestarian laut.
Dalam lokakarya tersebut, Gubernur Ansar Ahmad menyerahkan dua Peraturan Gubernur terkait pembentukan UPTD kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Sosial Provinsi Kepri.
Selain itu, berbagai penghargaan juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri kepada para mitra dan pemangku kepentingan yang telah berkontribusi dalam pelestarian kawasan konservasi laut.
Sebagai bentuk dukungan langsung kepada masyarakat, Pemprov Kepri turut menyerahkan perlengkapan pengawas kepada kelompok masyarakat pengawas di kawasan konservasi serta klaim BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris nelayan.
Lokakarya yang dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, USAID, DPRD Provinsi Kepri, serta para mitra lainnya, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan pengelolaan kawasan konservasi laut dilakukan secara berkelanjutan.
Ansar Ahmad berharap forum ini dapat menjadi wadah efektif untuk berdiskusi dan berkolaborasi dalam mengembangkan strategi dan kebijakan terkait pengelolaan laut di Kepri.
“Forum ini adalah ruang bagi pemerintah dan stakeholder untuk bekerja bersama, memastikan laut kita menjadi sumber kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat,” tutup Ansar Ahmad.
Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan KKP RI Muh. Firdaus Agung secara virtual, Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kepri Wahyu Wahyudin, serta sejumlah pimpinan OPD dan perwakilan nelayan di Kepulauan Riau. ***
