Sijori Kepri, Tanjung Pinang — Usman Ahmad, mantan Sekretaris DPRD Karimun akhirnya divonis 6 (enam) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tipikor Tanjungpinang, pada Senin, (11/01/2021).
Selain hukuman penjara, Hakim juga memutuskan denda Rp 300 juta subsider dua bulan penjara, dengan uang pengganti Rp 508.942.000, subsider 1,6 tahun penjara.
Sementara terdakwa kedua, Boy Zulfikar bin Muhammad Lisin, mantan Bendahara DPRD Karimun diputus hukuman penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda Rp 300 juta, subsider dua bulan penjara dengan uang pengganti Rp 946.707.943 subsider 2,6 tahun penjara.
Sidang vonis diketuai Hakim, Eduart MP Sihaloho, dan dua anggota Hakim, Yon Efri, Jonni Gultom, serta dari JPU Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Karimun (Kasi Pidsus Kajari Karimun), Ardiansyah, dalam kasus Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif DPRD Karimun tahun 2016.
“Kita pikir-pikir dululah. Selama satu pekan ke depan, dari putusan Pengadilan Tipikor,” jawab Kasi Pidsus Kejaksanaan Negeri Karimun, Ardiansyah sebagai JPU dalam perkara tersebut.
“Batas waktu kita ada sepekan kedepan diberi kesempatan untuk merima atau menolak,” ucapnya.
Sementara itu Kuasa Hukum dari terdakwa, Boy Zulfikar bin Muhammad Lisin, mantan Bendahara DPRD Karimun, Ridwan, ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya menerima keputusan pengadilan. Bersama, Kuasa Hukum dari terdakwa Usman Ahmad, mantan Sekretaris DPRD Karimun.
