TANJUNG PINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai langkah nyata membangun ekonomi kerakyatan dari desa. Komitmen ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) yang digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Kota Tanjung Pinang, Kamis (8/5/2025).
Kegiatan Rakorda ini dihadiri lebih dari 1.100 peserta secara daring dan luring. Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi menyampaikan arahannya secara virtual, sementara Deputi Pengembangan Usaha Kemenkop RI Panel Barus hadir langsung sebagai narasumber.
Rakorda ini menandai dimulainya kolaborasi besar-besaran. Penandatanganan kesepakatan dilakukan antara Pemprov Kepri dan Ikatan Notaris Indonesia Wilayah Kepri, serta kerja sama dengan 15 perguruan tinggi, guna mempercepat pendirian dan pemberdayaan Kopdes Merah Putih.
Pemprov Kepri juga telah mengalokasikan anggaran Rp2,25 miliar untuk mendukung percepatan pendirian koperasi. Dana ini digunakan untuk:
- Penyediaan akta notaris secara gratis melalui dukungan 35 notaris.
- Pelatihan dan sertifikasi calon CEO koperasi.
- Insentif Rp200 juta untuk lima koperasi desa paling unggul.
Dalam arahannya, Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi menyebut Kopdes Merah Putih sebagai solusi atas persoalan desa, mulai dari panjangnya rantai distribusi, permodalan, hingga praktik tengkulak dan pinjaman ilegal.
“Kami berharap Kepri menjadi pelopor dan lokomotif pengembangan Kopdes Merah Putih berbasis nelayan,” ungkapnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih adalah implementasi nyata dari program prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI melalui Asta Cita.
Ia ingin koperasi hadir bukan hanya sebagai formalitas, tetapi menjadi kekuatan ekonomi sejati masyarakat desa.
“Eksistensi koperasi yang sempat pudar kini kita bangkitkan dengan semangat kebangsaan, makanya disebut koperasi Merah Putih,” tegasnya.
Sebagai provinsi kepulauan, Gubernur Ansar juga mendorong agar koperasi yang dibentuk fokus pada sektor kelautan dan perikanan, mulai dari pasca panen hingga penyediaan logistik.
Rakorda ini diposisikan bukan sebagai agenda seremonial semata, melainkan sebagai langkah awal menuju kebangkitan koperasi di Kepri.
Gubernur mengajak semua pihak untuk bergerak bersama menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa yang mandiri dan berdaulat.
“Koperasi ini harus benar-benar berjalan, bukan hanya ramai saat dibentuk,” tutupnya penuh semangat. ***
