KARIMUN – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menegaskan bahwa kecepatan pelayanan kini menjadi penentu daya saing daerah saat melakukan Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun di kawasan Coastal Area Tanjung Balai Karimun, Jumat, 29 Mei 2026.
Di hadapan para pejabat daerah dan unsur Forkopimda, Ansar mengingatkan bahwa pola birokrasi lama yang lamban sudah tidak relevan dengan tantangan pembangunan modern saat ini.
“Di era disrupsi modern saat ini, kita tidak lagi sekadar berada pada era di mana yang banyak memangsa yang sedikit. Kita telah masuk ke dalam paradigma baru yang jauh lebih kompetitif, yaitu yang cepat akan mengungguli yang lambat,” tegas Ansar.
Menurutnya, tata kelola pemerintahan modern menuntut pelayanan yang cepat, tepat, dan efisien. Ia menilai keterlambatan pelayanan publik dapat berdampak langsung terhadap iklim investasi dan pembangunan daerah.
“Kita tidak boleh terjebak dalam pola pikir birokrasi lama yang lamban, karena menunda pelayanan berarti membiarkan daerah kita tertinggal dari akselerasi investasi dan pembangunan regional,” ujarnya.
Ansar menjelaskan, tantangan pelayanan publik di Kepulauan Riau memiliki kompleksitas tersendiri karena kondisi geografis wilayah yang didominasi lautan dan terdiri dari ribuan pulau. Posisi Kepri yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia juga membuat standar pelayanan harus terus ditingkatkan.
Karena itu, kata Ansar, pemerintah daerah terus mendorong inovasi pelayanan publik agar masyarakat bisa memperoleh layanan yang mudah diakses dan cepat.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah menghadirkan Mall Pelayanan Publik yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu lokasi.
“Peran utama Mall Pelayanan Publik adalah menjadi pusat integrasi pelayanan yang sesungguhnya. Masyarakat tidak perlu lagi menghadapi birokrasi yang terfragmentasi,” katanya.
MPP Kabupaten Karimun sendiri memanfaatkan gedung eks Karimun Exhibition and Convention Centre yang dialihfungsikan menjadi pusat pelayanan publik. Sejak Februari 2026, pengelolaannya berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun.
Saat ini terdapat 31 tenant yang tergabung di dalam MPP tersebut, mulai dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga sektor perbankan.
Ansar menyebut kehadiran puluhan tenant dalam satu gedung menjadi bukti kolaborasi antarlembaga untuk menghadirkan pelayanan yang lebih efektif bagi masyarakat.
“Inilah bentuk kolaborasi yang harus terus kita perkuat,” ucapnya.
Dengan hadirnya MPP Karimun, masyarakat kini tidak perlu lagi mendatangi banyak kantor berbeda untuk mengurus administrasi maupun perizinan karena seluruh layanan telah dipusatkan dalam satu gedung terpadu.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Ansar turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karimun dan seluruh pihak yang telah mendukung operasional MPP tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan itu Bupati Karimun Iskandarsyah, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Karimun. ***
