SIJORIKEPRI.COM, NATUNA — Korban tewas akibat virus corona asal Wuhan, China, terus bertambah. Hingga Senin pagi, (10/2/2020), total kematian akibat virus mirip SARS ini mencapai 902 orang.
“Jumlah kematian akibat epidemi virus korona baru China melonjak menjadi 902 pada hari Senin setelah Provinsi Hubei yang paling parah melaporkan 91 kematian baru,” seperti dilansir AFP, mengutip data pemerintah.
Terkait hal ini, Bupati Natuna, Hamid Rizal, menegaskan, meski Natuna dijadikan lokasi observasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, warga tidak perlu khawatir. Tidak perlu mengambil sikap eksodus ke daerah lain.
Hal ini dikatakan Hamid Rizal, saat melakukan kunjungan ke pemukiman masyarakat Kota Tua Penagi, Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Kamis, (6/2/2020).
Hamid Rizal memastikan, bahwa warganya yang tinggal berdekatan dengan lokasi observasi 238 Warga Negara Indonesia (WNI) dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, dalam kondisi baik dan aman.
Warga, katanya, tidak perlu khawatir dan cemas, lantaran Pemerintah Pusat telah menjamin bahwa kondisi WNI yang sedang menjalani observasi selama 14 hari di Hanggar Barat, Lanud Raden Sadjad Ranai, dalam kondisi sehat.
Pejabat nomor satu di Natuna ini, minta warga tetap tenang, serta tidak perlu melakukan eksodus ke luar Daerah Natuna. Namun, warga diimbau menggunakan masker, serta berperilaku hidup bersih dan sehat, sebagai langkah antisipasi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
Saat kunjungannya ke pusat bersama Ketua DPRD Natuna dan sejumlah tokoh perwakilan masyarakat, belum lama ini, Hamid Rizal mengaku pihaknya telah menyampaikan berbagai permasalahan sebagai dampak dari dijadikannya Natuna sebagai lokasi observasi ratusan WNI dari Wuhan, China, kepada Presiden Joko Widodo, melalui beberapa lembaga Kementerian.
Diantaranya Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Kemanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), serta Jajaran Komisi IX DPR RI.
Beberapa aspirasi masyarakat yang telah disampaikannya tersebut, imbuh Hamid, hanya satu yang tidak bisa direalisasikan oleh Pemerintah Pusat. Yaitu lokasi observasi yang dipindahkan di Kapal Perang milik Pemerintah Indonesia. Alasannya, karena berdasarkan standart keamanan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, warga negara yang dievakuasi dari China, harus dilakukan observasi didarat, bukan dilaut.
”Namun usulan lainnya telah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Diantaranya Menteri Kesehatan akan berkantor sementara waktu di Natuna, sampai masa karantina WNI tersebut selesai dan benar-benar telah dikembalikan ke daerahnya masing-masing,” jelas Hamid Rizal.
Kemudian Pemerintah juga akan menambah tenaga medis untuk penanganan WNI yang menjalani masa observasi, serta membangun Posko-Posko kesehatan bagi masyarakat Natuna. (nard)
