TANJUNGPINANG – Pemerintah meluncurkan Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KKP) secara serentak di 38 provinsi seluruh Indonesia, termasuk Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang turut berpartisipasi aktif. Program nasional ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan, memperkuat sektor usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta mendorong pemerataan ekonomi hingga ke daerah kepulauan.
Peluncuran nasional dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dari Surabaya, Selasa (21/10/2025), dan diikuti secara virtual oleh seluruh pemerintah daerah.
Dari Kepri, kegiatan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang.
Airlangga dalam sambutannya menyampaikan, pemerintah menargetkan penyaluran KUR tahun 2025 mencapai Rp300 triliun dengan fokus pada sektor produktif dan padat karya seperti pertanian, industri manufaktur, serta makanan dan minuman.
“Program KUR ini bukan hanya tentang pembiayaan, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Setiap usaha produktif yang dibiayai KUR rata-rata dapat menyerap tiga hingga lima tenaga kerja baru,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, tingkat kredit macet (NPL) KUR hanya 2,28 persen, jauh lebih rendah dibandingkan kredit non-KUR yang mencapai 4,55 persen. Pemerintah juga akan memperluas jangkauan KUR hingga ke luar Pulau Jawa, termasuk bagi calon pekerja migran yang membutuhkan pembiayaan pendidikan dan pelatihan.
Selain KUR, peluncuran Kredit Program Perumahan (KKP) turut menjadi perhatian. Pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran sebesar Rp130 triliun, dengan Rp113 triliun difokuskan untuk mendukung sektor konstruksi dan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
“Program ini diharapkan dapat mendorong kontraktor UMKM di daerah agar berperan aktif dalam pembangunan rumah rakyat,” jelas Airlangga.
Di tingkat daerah, Provinsi Kepri mencatat penyaluran KUR sebesar Rp793,5 miliar hingga semester I tahun 2025. Dana ini disalurkan kepada 10.695 debitur, dengan mayoritas penerima berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran, industri pengolahan, serta jasa kemasyarakatan dan sosial.
“KUR bukan sekadar pembiayaan, tetapi wujud nyata kehadiran negara dalam memperkuat ekonomi rakyat. Melalui KUR, masyarakat kecil bisa naik kelas, mandiri, berdaya, dan sejahtera,” ujar Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura.
Penyaluran terbesar berasal dari Kota Batam sebesar Rp465,56 miliar kepada 5.058 debitur, disusul Kabupaten Bintan (Rp87,76 miliar), Karimun (Rp92,51 miliar), Natuna (Rp42,45 miliar), Lingga (Rp20,95 miliar), Kepulauan Anambas (Rp24,18 miliar), dan Kota Tanjungpinang (Rp60,09 miliar).
Pemerintah Provinsi Kepri juga mendukung penuh program nasional ini dengan memberikan subsidi margin nol persen bagi pelaku UMKM bekerja sama dengan Bank Riau Kepri Syariah.
Sejak tahun 2021 hingga September 2025, sebanyak 1.667 UMKM telah menerima bantuan permodalan senilai Rp39,7 miliar.
“Kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan, tapi juga mendorong pemberdayaan. Tahun ini pelatihan dan pendampingan usaha terus digencarkan, mulai dari pembukuan, desain produk, hingga digitalisasi pemasaran,” jelas Nyanyang.
Ia juga menyambut baik peluncuran KKP yang diharapkan dapat memperluas akses kepemilikan rumah layak bagi masyarakat pekerja dan pelaku UMKM.
“Melalui KUR dan KKP, kita tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga memperluas kesejahteraan,” tutup Wakil Gubernur Kepri.
Acara ditutup dengan penandatanganan simbolis Akad Massal KUR dan KKP di seluruh Indonesia sebagai momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan perbankan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berbasis UMKM.
Turut hadir Ketua DPRD Kepri, Iman Setiawan, Forkopimda Provinsi Kepri, perwakilan bupati/wali kota se-Kepri, kepala OPD Pemprov Kepri, serta pimpinan perbankan di wilayah Kepri. ***
