Sijori Kepri, Batam — Anggota Komisi 2 DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengatakan, terjadi upaya pelemahan anggota dewan yang sengaja diciptakan melalui pembatasan Pokok Pikiran (Pokir) oleh pihak eksekutif terhadap anggota Legislatif yang menggelar kegiatan reses.
Sebelumnya, hal itu diungkapkan beberapa fraksi di DPRD Batam dalam Sidang Paripurna, penyampaian hasil reses para anggota DPRD Batam, Rabu, (02/03/2022), di masing-masing Dapilnya.
Padahal, sebut Politisi PDI Perjuangan tersebut, pokir-pokir yang dihasilkan para anggota DPRD Batam itu adalah hasil dari kegiatan reses para anggota dewan di Dapil masing-masing.
“Sah-sah saja pokir dibatasi, hanya saja nilai pokir DPRD Batam saat ini, dibawah nilai PIK (Percepatan Infrastruktur Kelurahan) di tiap kelurahan,” ungkap Udin P Sihaloho, saat ditemui di kantor DPRD Batam, Senin, (07/02/2022).
Ia pun mencontohkan, semisalkan nilai Pokir itu hanya Rp 2 miliar tiap Anggota DPRD. Dengan 20 pokir, artinya satu pokir hanya mempunyai anggaran Rp 100 juta satu pokir.
“Nilai pokir itu tergantung pagunya. Untuk saat ini, tidak ada lagi pembangunan infrastruktur yang nilainya Rp 100 juta. Untuk membangun gedung serbaguna yang sederhana saja butuh dana sekitar Rp 180 juta, itu contohnya,” jelas Udin.
Kemudian, dari 20 pokir yang dihasilkan dari reses anggota DPRD Batam, itu belum tentu sepenuhnya bisa direalisasikan oleh Pemerintah kota Batam.
Lalu Udin P Sihaloho menegaskan, saat ini DPRD Batam sudah berubah menjadi semacam lembaga stempel saja. Hanya menyetujui apa yang diusulkan dari pemerintah Kota Batam, sementara salah satu fungsi dari DPRD itu sendiri adalah mengatur anggaran pembelanjaan daerah (APBD).
