BATAM – Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menunjukkan tren penurunan yang signifikan di sebagian besar kabupaten dan kota, kecuali di Kota Batam yang justru mengalami kenaikan. Data ini diungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Laporan Kinerja Percepatan Penurunan Stunting yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kepri di Tanjung Pinang, Senin (19/8/2024).
Secara keseluruhan, tingkat prevalensi stunting di Kepri turun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 15,4% pada tahun 2022. Kabupaten Karimun mencatat penurunan yang signifikan, dengan prevalensi turun dari 17,6% pada tahun 2021 menjadi 13,3% pada tahun 2022. Kota Tanjung Pinang juga berhasil mengurangi angka stunting dari 18,8% pada tahun 2021 menjadi 15,7% pada tahun 2022.
Di wilayah Kepulauan Anambas, angka stunting menurun tajam dari 21,7% pada tahun 2021 menjadi 14,0% pada tahun 2022. Kabupaten Lingga dan Natuna turut mencatat penurunan positif, dengan Lingga turun dari 25,4% pada tahun 2021 menjadi 18,9% pada tahun 2022, sementara Natuna mencatat penurunan dari 18,0% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023.
Namun, Kota Batam menjadi satu-satunya wilayah yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, dari 15,2% pada tahun 2022 menjadi 16,1% pada tahun 2023. Kenaikan ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah, terutama di kawasan urban seperti Batam, yang memerlukan perhatian lebih dalam upaya penanganan stunting.
Pemerintah Provinsi Kepri memandang peningkatan prevalensi stunting di Batam sebagai peringatan untuk memperkuat program penanganan di wilayah tersebut. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Adi Prihantara, melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepri, Hasan, menyatakan komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting melalui berbagai program intervensi yang terstruktur dan berkelanjutan.
“Kami terus berupaya menurunkan angka stunting di seluruh kabupaten dan kota di Kepri, khususnya di Batam yang mengalami kenaikan. Program seperti peningkatan gizi melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT), penguatan tenaga kesehatan, serta pengukuran dan surveilans berkala terus kami lakukan,” ujar Hasan.
Hasan juga menekankan pentingnya pencegahan stunting sejak dini dengan memperbaiki kualitas sanitasi, meningkatkan akses air bersih, serta edukasi gizi bagi ibu hamil dan keluarga. “Pencegahan dari akar masalah sangat penting untuk memastikan bahwa penurunan ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan,” tambahnya.
Dalam upaya memperkuat penanganan stunting, Pemerintah Provinsi Kepri juga mempererat koordinasi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di berbagai tingkatan, serta memberikan perhatian khusus kepada keluarga berisiko tinggi. Sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat disebut Hasan sebagai kunci keberhasilan ini.
Di sisi lain, Hasan mengapresiasi kontribusi semua pihak yang telah berperan aktif dalam menurunkan angka stunting di Kepri. Dengan optimisme, Pemerintah Provinsi Kepri menargetkan penurunan prevalensi stunting hingga 10,20% pada tahun 2024, menjadikan Kepri sebagai salah satu provinsi dengan penanganan stunting yang efektif di Indonesia. ***
