, ,

Alias Wello : Tahun 2017 Ada “PENGURANGAN HONORER”

oleh
Alias Wello : Tahun 2017 Ada "PENGURANGAN HONORER" 1
Bupati Kabupaten Lingga, H. Alias Wello.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

LINGGA (SK) — Bupati Lingga, H. Alias Wello, mengistruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), untuk menganalisa kebutuhan pegawai sesuai dengan fungsinya. Hal ini untuk merasionalisasi belanja sektor tersebut, pada rencana APBD 2017. Lampu merah dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), terhadap struktur belanja pegawai Kabupaten Lingga, direspon cepat oleh Daerah.

“Kami sisir dimana sebab itu terjadi. Kemarin, kami sudah kumpul dengan SKPD dan mebuat komitmen untuk mengurangi beberapa sektor belanja, termasuk perjalanan dinas, serta melakukan rasionalisasi jumlah pegawai dan PTT di Lingga. Kabupaten Lingga, saat ini jumlah ASN jika dibanding dengan jumlah PTT dan THL, tidak rasional lagi. ASN kami sekitar 3000 orang, namun PTT dan THL telah 2200 lebih,” ungkapnya, Sabtu, (29/10/2016), kemarin di Dabo Singkep.

Alasan rasionalisasi ini, kata AWe sapaan Bupati Lingga, pasti akan berdampak pada pengurangan jumlah pegawai honorer pada 2017 mendatang, dan hal itu akan cukup membantu mengurangi beban belanja gaji tenaga honorer, yang mencapai angka Rp 38 Miliar pertahunnya. Dana tersebut cukup besar, sementara kita lihat sektor pelayanan publik di kantor-kantor Pemerintahan juga tidak maksimal, masyarakat tetap saja mengeluh, seperti di Kantor Kelurahan Dabo Lama, ia mencohtohkan, kantor tersebut dipenuhi dengan meja kerja yang cukup banyak, namun petugasnya tidak terlihat, dan beban tugasnya tidak menentu.

“Akan jauh lebih baik, jika pemborosan belanja gaji tenaga honorer yang tidak tepat sasaran tersebut, dimanfaatkan untuk program Pendidikan dan Kesehatan gratis, seperti yang telah ia janjikan pada saat kampanye Pilkada,” terangnya.

Rasionalisasi tidak berarti memecat atau memberhentikan pegawai honorer, lanjut AWe, Pemerintah Daerah tetap berada pada jalur dan menghargai aturan dalam kontrak kerja para honorer. Rasionalisasi ini bukan seperti kebijakan yang tidak populer, karena jika kita betul-betul memahaminya bersama, kontrak THL tersebut merupakan kontrak tahunan, yang bisa diperpanjang dan bisa juga tidak. Dan tentunya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, jadi jangan salah artikan.

“Kalau Pemerintah tidak memperpanjang kontrak sejumlah honorer di tahun 2017 mendatang, bisa saja karena beban kerja yang sudah berkurang atau hal semacamnya. Tidak mungkin orang yang bekerja satu bulan harus kita bayar gajinya selama 12 bulan. Jadi, pasti akan ada pengurangan jumlah honorer pada tahun 2017 mendatang, namun kami belum tahu berapa jumlahnya, itu tergantung kebutuhan masing-masing SKPD lah,” paparnya.

Terkait dampak yang ditimbulkan dari rasionalisasi tersebut, AWe menjelaskan, sudah dipikir serta di pertimbangkannya bersama jajaran Pemerintah Daerah. AWe, mengaku siap jika dirinya didemo 10.000 orang, akibat dari kontrak kerja yang tidak diperpanjang, dari pada dianggap tidak amanah oleh seluruh masyarakat Kabupaten Lingga, yang telah menunjuknya menjadi kepala daerah pada Pilkada tahun 2015 lalu.

“Duit tersebut, lebih baik aku gunakan untuk menggerakkan program Awe-Nizar, seperti Kesehatan dan Pendidikan gratis. Rencana kerja tahun 2017 ini, betul-betul murni kami yang buat. Jadi, janji AWe-Nizar akan terlaksana pada 2017 mendatang. Akan ada kartu garda ataupun tidak, semuanya akan kebagian, ini menjadi program Daerah,” ucapnya lagi.

Penghematan yang dilakukan daerah tersebut, tambah AWe, akan dapat menjalankan program sekolah gratis SD dan SMP, sesuai kewenangan kabupaten. Begitu juga dengan program kesehatan gratisnya. Jika hal itu berhasil kita jalankan, sudah berapa ribu pelajar yang dapat kita selamatkan masa depannya. begitu juga kesehatan, berapa banyak orang yang bisa kita bantu untuk kesehatannya. Jadi, jangan sebut kebijakan penghematan itu tidak populer, dan rencana tersebut mungkin membuat Kabupaten Lingga akan menjadi daerah pertama se-Kepri yang berhasil mengratiskan biaya Pendidikan dan Kesehatan, ditengah kondisi keterbatasan anggaran Daerah.

“Kedepannya, tidak ada lagi lampu merah dari Menteri Negara untuk Kabupaten Lingga, seperti yang diberikan MenPAN RB. Nantinya, pak Asman Abnur, tidak lagi bilang ini lampu merah lingga, kalau ini kita lakukan,” unggahnya. (SK-Pus)

banner 740x400

banner 740x400

banner 740x400

height="100%"

loading...
banner 740x400

banner

banner