JAKARTA – Tarik-menarik kepentingan antara percepatan investasi dan kepentingan strategis pertahanan negara kembali mengemuka. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan Taufanto menerima audiensi Bupati Lingga Muhammad Nizar di Kementerian Pertahanan, Rabu (24/12/2025), membahas pemanfaatan lahan daerah latihan TNI di Kabupaten Lingga yang kini masuk dalam kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Di hadapan jajaran elite Kementerian Pertahanan, Pemerintah Kabupaten Lingga secara terbuka menyampaikan harapan agar negara tidak hanya berperan sebagai penjaga kawasan strategis, tetapi juga menjadi katalisator pembangunan ekonomi daerah.
Lahan latihan TNI yang selama ini steril dari aktivitas ekonomi diharapkan dapat dicarikan jalan tengah. Pemerintah daerah berharap rencana investasi pembangunan pabrik smelter yang telah lama dinanti tidak kembali terhenti di meja birokrasi akibat tumpang tindih kepentingan.
Bagi Lingga, proyek smelter dipandang bukan sekadar pembangunan industri. Investasi ini diproyeksikan menjadi lokomotif ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor-sektor turunan, meningkatkan pendapatan daerah, serta mengurangi ketergantungan ekonomi masyarakat pada sektor tradisional.
Singkatnya, smelter dianggap sebagai salah satu jalan keluar dari stagnasi ekonomi wilayah kepulauan.
Menanggapi hal tersebut, Wamenhan Donny Ermawan Taufanto menegaskan bahwa kawasan pertahanan tidak dapat diperlakukan sebagai lahan kosong tanpa nilai strategis.
Ia menekankan bahwa kepentingan pertahanan negara tetap menjadi prioritas utama.
“Pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pertahanan harus berjalan seiring. Negara tidak boleh memilih salah satu dan mengabaikan yang lain. Karena itu, sinergi lintas sektor dan perumusan solusi yang presisi menjadi kunci,” ujar Donny, dikutip dari laman Instagram resmi Kemhan RI.
Dalam konteks kawasan latihan TNI yang telah berstatus PSN, Wamenhan memaparkan dua opsi kebijakan yang dapat ditempuh.
Pertama, skema penggunaan bersama antara investor dan TNI Angkatan Laut, dengan pengaturan ketat agar fungsi latihan serta kesiapsiagaan pertahanan tetap terjaga.
Kedua, skema sewa lahan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan penegasan bahwa aset pertahanan tetap berada di bawah kendali negara.
Agar pembahasan tidak berhenti pada tataran wacana normatif, pertemuan tersebut menyepakati pembentukan tim terpadu yang melibatkan Kementerian Pertahanan, unsur TNI, dan Pemerintah Kabupaten Lingga.
Tim ini akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung guna memastikan setiap keputusan yang diambil tidak hanya ideal di atas kertas, tetapi juga aplikatif di lapangan.
Tim terpadu tersebut diharapkan mampu menjembatani dua kepentingan besar sekaligus, menjaga kedaulatan dan kesiapsiagaan pertahanan negara, serta membuka ruang pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Lingga yang selama ini menunggu kepastian arah pembangunan.
Dalam audiensi tersebut, Wamenhan turut didampingi Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan, Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Deputi Geopolitik Dewan Pertahanan Nasional, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kemhan, serta Kepala Pusat Konstruksi dan Pengadaan Badan Logistik Pertahanan Kemhan, menandakan isu ini berada pada level kebijakan strategis nasional. ***
