BATAM – Masih adanya wilayah blank spot di pulau-pulau perbatasan Kepulauan Riau menjadi sorotan Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, saat mengikuti peluncuran 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sabtu, 16 Mei 2026.
Dari Pasar Hang Tuah, Batu Besar, Kota Batam, Nyanyang mengikuti peluncuran program nasional tersebut secara virtual bersama Presiden Republik Indonesia. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tantangan digitalisasi masih menjadi persoalan nyata di wilayah kepulauan.
Menurut Nyanyang, kondisi geografis Kepri yang didominasi lautan membuat pemerataan pembangunan membutuhkan pendekatan berbeda dibanding daerah daratan.
“Masih terdapat titik-titik blank spot di wilayah perbatasan yang menghambat akselerasi digitalisasi desa dan kampung. Karena itu kami berharap adanya penguatan jaringan internet satelit untuk mendukung desa digital di wilayah kepulauan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kepulauan Riau memiliki lebih dari 2.408 pulau dengan 22 pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Di sisi lain, 96 persen wilayah Kepri merupakan lautan dan hanya sekitar 4 persen berupa daratan.
Kondisi itu, kata dia, menghadirkan tantangan besar dalam pemerataan akses infrastruktur, termasuk jaringan komunikasi dan internet di wilayah pulau terluar.
Nyanyang mengatakan tingginya biaya logistik dan transportasi laut juga masih menjadi hambatan pembangunan antar-pulau. Selain itu, sektor perikanan disebut masih membutuhkan modernisasi teknologi dan penguatan sarana pendukung bagi nelayan tradisional.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi Kepri tetap optimistis mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan.
Nyanyang menilai sinergi pemerintah pusat dan daerah mulai menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi Kepri tahun 2025 yang mencapai 6,94 persen, tertinggi di Sumatera dan peringkat ketiga nasional.
Selain pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kepri juga meningkat dari 79,89 pada 2024 menjadi 80,53 pada 2025. Angka tersebut menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan IPM tertinggi di Sumatera.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kepri juga mengalami penurunan dari 6,89 persen pada Februari 2025 menjadi 6,35 persen pada November 2025.
Melihat peluncuran 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah, Nyanyang berharap program serupa nantinya dapat diperluas hingga menjangkau wilayah kepulauan dan perbatasan di Kepri.
“Walaupun lokus utama peluncuran berada di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, esensi dari pemerataan pembangunan ini gaungnya sampai ke beranda terdepan NKRI, yaitu bumi Segantang Lada, Kepulauan Riau,” katanya.
Ia juga menegaskan Kepri siap menjadi mitra strategis dalam berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan.
“Kepulauan Riau siap menjadi mitra strategis dan laboratorium hidup bagi berbagai program nasional berbasis kemaritiman dan kawasan perbatasan,” tegas Nyanyang. ***
