[responsivevoice_button voice=”Indonesian Female” buttontext=”Malas Baca, Tekan Ini”]
DPRD Batam Terima Kunker “DPRD OKU dan TAPSEL”
SIJORIKEPRI.COM, BATAM — DPRD Kota Batam menerima rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) dari dua Kabupaten sekaligus, yakni, dari Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dan dari DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis, (2/8/2018).
Kedua rombongan kunker yang berbeda arah dan tujuan pembahasan tersebut, diterima oleh Kabag Humas dan Protokol Sekretariat Dewan, Taufik, di ruang serba guna DPRD Batam, Pukul. 10.00 WIB.
Adapun, agenda daripada kedua rombongan Kunker tersebut adalah, terkait tata kelola pemerintahan serta sistim pelayanan Pemerintah Kota Batam, yaitu Rombongan Kunker Komisi A DPRD Tapsel, dan mengenai batasan wewenang pengelolaan jalan daerah wilayah Kabupaten dan atau Kota DPRD OKU.
Beberapa saat, setelah rombongan itu di terima oleh Taufik, masuklah dua anggota DPRD Kota Batam ikut menerima rombongan kunker tersebut, yakni, Likhai dari Partai Nasdem dan Mesrawati dari Partai Demokrat, yang pada akhirnya meneruskan pembahasan Rapat yang telah dimulai oleh Taufik.
Sebelumnya, telah dijelaskan juga oleh Taufik dalam membuka dan menerima kunker tersebut, terkait sekilas pandang tentang Kota Batam, dari masalah letak geografis, jumlah penduduk dan perekonomian Kota Batam, serta masalah APBD Pemerintah Kota Batam.
Yang kemudian, untuk seterusnya, pembahasan rapat kunker tersebut dilanjutkan oleh Mesrawati dan Likhai, dengan berbagai pembahasan dan tanya jawab, termasuk masalah merosotnya pendapatan asli daerah Kota Batam.
“Tadi telah disampaikan oleh ibu, bahwa PAD Kota Batam ini menurun, nah saya mau tanya nih Bu, kira-kira faktornya apa ya kok PAD-nya bisa menurun. Apa penyebab sebenarnya yang mendasari turunnya PAD Batam ?,” tanya Anggota DPRD Siregar dari Nasdem.
Pertanyaan itu langsung dijawab oleh Mesrawati, yang kebetulan Ketua Fraksi Partai Demokrat dan juga Sekretaris Komisi II DPRD Batam, dengan salah satu alasannya adalah karena dualisme kepemimpinan yang terjadi di Kota Batam.
“PAD Batam turun. Batam ini dipimpin oleh dua nakhoda, yang sebenarnya punya tujuan yang sama. Izin-izin besar itu oleh BP Batam, dulunya Otorita. BPHTB. Di otorita ada yang namanya UWTO yaitu Uang wajib Tahunan Otorita, dan itu harus dibayar di Otorita. Dan itu dibayar untuk 30 tahun. Di Batam ini, masyarakat tidak punya hak milik, tapi hanya hak guna saja,” jawab Mesrawati, mengawali penjelasannya. (nda)
