“Saya kira memang perlu dipikirkan, bahwa serangan 1 Maret 1949 tersebut ada dalam kerangka pemerintahan darurat ketika itu. itu fakta sejarah yang tak bisa ditolak juga,” ucapnya, mengaku mendengar Sujadmoko berscerita dengan adanya pemerintah darurat kebohongan belanda di PBB terbongkar.
Menurutnya, pemerintahan darurat atau disebut PDRI dan Serangan 1 Maret 1949 ketika itu tujuan adalah untuk mempertahankan Indonesia Merdeka. Dengan ada keduanya pemerintahan darurat dan serangan 1 Maret, maka kebohongan Belanda di PBB itu akhirnya terbongkar.
“Saat itu seakan-akan rakyat Indonesia sudah mati, Indonesia tidak ada. Ini hal yang saya kira memang sangat penting untuk dipahami oleh generasi sekarang. Jadi saya tidak mempersoalkan terkait Keppres No 2 tahun 2022. Jadi persoalan bagi saya bahwa fakta sejarah bicara seperti itu,” tegasnya.
Dia menegaskan, kapasitasnya tidak mempersoalkan hilangnya nama Soeharto dalam Keprres, tapi dirinya hanya menyajikan fakta sejarah yang memiliki keakuratan melalui dokumen dan lainnya dari narasumber berkompeten. (mm)
