JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas mengenai pengelolaan keuangan daerah dalam audiensi yang digelar di Direktorat Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Senin, 20 Juli 2026.
Audiensi tersebut dipimpin oleh Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dan diterima Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP., M.Si.
Pertemuan membahas kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, termasuk tantangan dalam memenuhi kebutuhan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Dalam kesempatan itu, Simon Saimima menyampaikan berbagai masukan terkait langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan fiskal sekaligus memastikan tata kelola keuangan berjalan secara efektif.
Masukan tersebut mencakup upaya menjaga keseimbangan fiskal daerah, meningkatkan efektivitas penganggaran, serta memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Bupati Aneng menyampaikan kondisi riil kemampuan keuangan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan terluar yang memiliki tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapan kami, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian, arahan, serta solusi terbaik agar daerah tetap mampu menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memenuhi kewajiban belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aneng.
Melalui diskusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memperoleh berbagai pandangan mengenai strategi pengelolaan fiskal yang dapat diterapkan sesuai regulasi guna menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik.
Bupati Aneng menegaskan pihaknya akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mencari solusi atas berbagai tantangan fiskal daerah. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi langkah penting agar kebijakan pengelolaan keuangan daerah dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Audiensi itu juga menjadi momentum mempererat komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri agar koordinasi terkait kebijakan fiskal dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Aneng didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispuspida), Kepala Bidang Anggaran, serta Kasubbid Perencanaan Anggaran I. ***
