JAKARTA – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, meminta dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu mengatasi tantangan kemampuan fiskal yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan pelayanan publik sekaligus memenuhi kewajiban pemerintah daerah terhadap aparatur sipil negara (ASN).
Permintaan tersebut disampaikan Bupati Aneng saat melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Senin, 20 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, Aneng memaparkan kondisi fiskal Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai daerah kepulauan terluar yang memiliki karakteristik dan tantangan berbeda dibandingkan daerah lainnya.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi persoalan yang memerlukan perhatian pemerintah pusat agar roda pemerintahan tetap berjalan optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kami datang untuk menyampaikan kondisi riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Harapan kami, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dapat memberikan perhatian, arahan, serta solusi terbaik agar daerah tetap mampu menjalankan roda pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memenuhi kewajiban belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Aneng.
Audiensi tersebut diterima oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, S.STP., M.Si. Dalam kesempatan itu, Simon memberikan sejumlah masukan terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan fiskal, meningkatkan efektivitas penganggaran, serta memastikan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai regulasi.
Bupati Aneng menegaskan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus membangun koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi faktor penting agar pembangunan tetap berjalan, pelayanan publik tetap terjaga, serta hak-hak aparatur sipil negara dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
Dalam audiensi tersebut, Bupati Aneng turut didampingi Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (Dispuspida), Kepala Bidang Anggaran, serta Kasubbid Perencanaan Anggaran I.
Melalui pertemuan itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas berharap adanya dukungan dan solusi konkret dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung secara berkelanjutan. ***
