JAKARTA – Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, guna memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kementerian Dalam Negeri, Senin, 20 Juli 2026.
Pertemuan tersebut membahas tiga agenda utama, yakni penguatan tata kelola pemerintahan daerah, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta optimalisasi percepatan pembangunan, khususnya dalam menghadapi tantangan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kepulauan dan perbatasan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Aneng didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Sahtiar, S.H., M.M., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), serta Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memberikan berbagai masukan strategis mengenai pentingnya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada hasil.
Selain itu, Bima Arya juga menekankan perlunya inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi potensi pendapatan daerah, serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat.
Berbekal pengalaman memimpin Kota Bogor selama dua periode pada 2014 hingga 2024, Bima Arya turut membagikan berbagai best practices dalam membangun birokrasi yang adaptif, memperkuat kepemimpinan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan ekosistem pembangunan yang kolaboratif.
Pengalaman tersebut dinilai menjadi referensi penting bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun langkah-langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendorong pembangunan daerah ke depan.
Bupati Aneng menyampaikan apresiasi atas perhatian, arahan, dan berbagai masukan yang diberikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
Menurutnya, berbagai saran tersebut diharapkan menjadi landasan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mempercepat terwujudnya pembangunan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Anambas.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan daerah, khususnya sebagai wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan pembangunan tersendiri. ***
