

JAKARTA β Kembali, Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menerima penghargaan tingkat nasional. Kali ini, Gubernur Ansar Ahmad menerima penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM, di Golden Ballroom, Hotel Sultan & Residence, Jakarta Pusat, Senin, 12 Desember 2022.
Gubernur Ansar menerima penghargaan sebagai Pembina Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) pada Peringatan Hari HAM Sedunia Ke 74, yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, kepada Gubernur Ansar bersama Gubernur Banten, Gubernur Bali, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur D.I. Yogyakarta, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Lampung, Gubernur Sulawesi Selatan, dan Gubernur Sulawesi Barat.
Pada kegiatan itu, ada 4 (empat) penghargaan yang diberikan, antara lain Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM, Penghargaan Pelayanan Publik Berbasis HAM tingkat Pemda, Penghargaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM, dan Penghargaan Unit Pusat yang Berkontribusi pada Kemajuan HAM.
Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam sambutannya menekankan, pemerintah telah mendorong upaya pemulihan pasca pandemi COVID-19 secara bertanggungjawab dan mengedepankan Hak Asasi Manusia.
βPada kesempatan ini saya ingin menekankan bahwa pemerintah mendorong dilaksanakannya upaya pemulihan yang bertanggungjawab, baik secara hukum, sosial, lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai hak asasi manusia,β kata Wapres Ma’ruf Amin
Disampaiak lagi oleh Wapres, bahwa pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, maupun dari dampak perubahan iklim.
βKita ingin melindungi hak-hak wong cilik di pelosok Tanah Air, para petani, buruh tani, nelayan, dan warga miskin dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,β ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan, peringatan hari Hak Asasi Manusia Se Dunia jatuh setiap tanggal 10 Desember sebagai bentuk penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan penegakan HAM yang telah ditetapkan oleh PBB. Hal ini juga sesuai amanat UUD 45.
“Indonesia telah melakukan perubahan besar terhadap rencana aksi Hak Asasi Manusia secara nasional, seperti penegakan HAM, hak-hak disabilitas, hak perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat yang secara keseluruhan untuk mendukung persamaan hak,β ujar Menteri Yasonna.
Untuk Kabupaten/Kota peduli HAM, 5 Kabupaten/Kota di Kepri menerima penghargaan tersebut, yakni Tanjung Pinang, Bintan, Natuna, Karimun, dan Anambas. (Red)














