BINTAN – Kategori creative financing menjadi salah satu sorotan utama dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026. Di tengah ketatnya persaingan antardaerah, Kabupaten Bintan berhasil keluar sebagai Terbaik I tingkat nasional.
Penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri RI itu diterima langsung Bupati Bintan, Roby Kurniawan, di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 25 April 2026, malam.
Creative financing sendiri merupakan kategori penilaian yang menitikberatkan pada kemampuan pemerintah daerah menciptakan sumber pembiayaan inovatif di luar pola konvensional.
Dalam penilaian tersebut, Bintan dinilai unggul dari berbagai aspek mulai dari inovasi pajak dan retribusi daerah, efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk kepentingan masyarakat.
Tak hanya itu, efisiensi pengelolaan barang milik daerah dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga menjadi poin penting dalam evaluasi.
Skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha melalui pola Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) turut menjadi indikator yang dinilai dalam penghargaan tahun ini.
Sebelum diumumkan sebagai pemenang, Pemerintah Kabupaten Bintan lebih dulu mengikuti tahapan presentasi dan wawancara bersama Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri pada 14 April 2026 lalu.
Dalam sesi tersebut, Roby memaparkan berbagai inovasi daerah beserta dampak nyata setelah program dijalankan.
Roby mengatakan bahwa fokus terhadap digitalisasi dan tata kelola keuangan yang transparan menjadi bagian penting dalam inovasi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bintan.
“Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur bahwa Bintan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Semua inovasi serta terobosan yang ada di Bintan adalah hasil kolaborasi dan semangat semua jajaran, ini jadi bonus sekaligus stimulus yang memotivasi untuk terus berinovasi,” ujar Roby.
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sendiri juga menilai kategori lain seperti pengendalian inflasi, penurunan tingkat pengangguran, penanganan kemiskinan, dan stunting.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan daerah menjadi fondasi penting menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan.
Ia meminta seluruh daerah terus memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki agar mampu menghadirkan pembangunan yang semakin kuat dan mandiri. ***
