BINTAN – Presentasi dan sesi wawancara Bupati Bintan, Roby Kurniawan, di hadapan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri menjadi salah satu momen penting yang mengantarkan Kabupaten Bintan meraih penghargaan nasional kategori creative financing tahun 2026.
Tahapan tersebut berlangsung pada 14 April 2026 lalu dan menjadi puncak proses penilaian dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026.
Dalam sesi itu, Roby memaparkan satu demi satu inovasi daerah beserta dampak nyata yang telah dirasakan setelah program dijalankan di Kabupaten Bintan.
Hasilnya, Bintan berhasil meraih predikat Terbaik I kategori creative financing dalam ajang penghargaan yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Wyndham Opi Hotel Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu, 25 April 2026, malam.
Kategori creative financing sendiri menjadi salah satu penilaian strategis karena menyoroti kemampuan pemerintah daerah menghadirkan pembiayaan inovatif di luar pola konvensional.
Bintan dinilai unggul dalam sejumlah aspek, mulai dari inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), hingga efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Selain itu, kerja sama pemerintah dengan badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) juga menjadi poin penting dalam evaluasi tahun ini.
Roby mengatakan seluruh inovasi yang dijalankan di Bintan merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur bahwa Bintan mendapat pengakuan dari Pemerintah Pusat. Semua inovasi serta terobosan yang ada di Bintan adalah hasil kolaborasi dan semangat semua jajaran, ini jadi bonus sekaligus stimulus yang memotivasi untuk terus berinovasi,” kata Roby.
Ia juga menjelaskan bahwa digitalisasi dan tata kelola keuangan yang transparan telah lama menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Bintan dan menjadi salah satu faktor penting dalam penilaian nasional tersebut.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menekankan bahwa kualitas pengelolaan laporan keuangan daerah menjadi pondasi penting bagi kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Menurut Tito, seluruh pemerintah daerah harus terus memaksimalkan potensi yang dimiliki agar mampu menghadirkan pembangunan yang lebih kuat dan berkelanjutan. ***
