Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mengatakan, kementeriannya saat ini tengah menyiapkan program ekonomi biru sebagai konsep yang berupaya mewujudkan keseimbangan antara dua aspek terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi.
“Karena konsep ini membangkitkan ekonomi mulai dari perikanan, energi terbarukan, pariwisata, transportasi air, pengelolaan limbah, dan mitigasi perubahan iklim. Jika ini bisa dikelola dengan berkelanjutan, maka tiap sektor mampu membantu mewujudkan Indonesia yang sejahtera,” kata Menteri Trenggono.
Menteri Trenggono juga mengatakan, Kementeriannya juga terus menawarkan dan mengembangkan konsep pengembangan ekonomi ekologi, dengan melihat dan berbasis pada potensi ekonomi yang ada wilayah tersebut.
Dengan kata lain, lanjut Trenggono, konsep pembangunan satu wilayah, memperhatikan basis potensi pulau-pulau yang ada di situ.
“Konsep inilah yang diyakini akan bisa membangkitkan perekonomian Indonesia, melalui kearifan pemanfaatan potensi laut dan maritim Indonesia,” ungkapnya.
Menurut Menteri Trenggono, Kementerian KKP sendiri akan terus memfokuskan 5 (lima) pengembangan program guna mewujudkan konsep besar ekonomi biru. Mulai dari perluasan wilayah konservasi laut, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya ramah lingkungan khususnya untuk komoditas unggulan ekspor, seperti Udang, Lobster dan Rumput Laut.
“Juga penataan pemanfaatan ruang laut dan wilayah pesisir untuk menjaga kelestarian ekosistem dari peningkatan aktivitas ekonomi. Dan juga penerapan program Bulan Cinta Laut untuk mengurangi populasi sampah plastik di laut,” tutupnya.
Pada kesempatan tersebut, juga dilakukan launching E-Mancing dan penandatanganan kerja sama, termasuk penyerahan keputusan dan juga persetujuan teknis dari Kementerian KKP.
Kementerian KKP juga melaksanakan penandatanganan Pencanangan Zona Integritas oleh Dirjen PRL, Victor Gusyaaf Manoppo.
Diantaranya ada penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dirjen PRL Kementerian KKP dengan Dirut PT Semen Padang, juga ada penyerahan dokumen perizinan PKKPRL kepada 1 pelaku usaha dalam hal ini PT Seax Indonesia Pratama.
Lalu ada penyerahan dokumen perizinan SIPJI kepada 2 (dua) pelaku usaha, dalam hal ini Uni Hokmanto dari perdagangan dalam negeri Arwana, dan juga M Yazid dari perdagangan dalam negeri Kuda Laut.
Berikutnya, penyerahan sertifikat Evika kepada Dinas KP provinsi, masing-masing Papua Barat, Sumatera Barat, dan Maluku Utara.
Selanjutnya ada penyerahan Keputusan Menteri Kelautan Perikanan tentang penetapan kawasan konservasi di 3 Provinsi, yakni Bangka Belitung, Lampung dan Papua Selatan.
Terakhir, dilakukan penyerahan persetujuan teknis Menteri Kelautan dan Perikanan terkait materi teknis perairan pesisir provinsi (RZWP3K) kepada 4 (empat) provinsi, masing-masing Provinsi Bengkulu, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan dan Sumatera Utara. ***
(fik)
