TANJUNG PINANG — Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Tanjung Pinang melakukan kunjungan kerja ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjung Pinang, yang terletak di Jalan Senggarang, Kota Tanjung Pinang.
Kedatangan Ketua BPSK Kota Tanjung Pinang, Weldy Anugra Riawan, bersama Wakil Ketua BPSK Kota Tanjung Pinang, R Destry Kurniawan dan anggota BPSK lainnya disambut langsung oleh Kepala BPN Kota Tanjung Pinang, Bambang Prasongko, di Kantor BPN Kota Tanjung Pinang, Jumat (6/10/2023).
Ketua BPSK Kota Tanjung Pinang, Weldy Anugra Riawan, mengatakan, kunjungan kerja BPSK Kota Tanjung Pinang ke kantor BPN Kota Tanjung Pinang merupakan langkah awal untuk koordinasi jangka panjang.
“BPSK ke BPN adalah tahap awal pengenalan atau silaturahmi. Kita akan komunikasi lebih lagi, terkait masalah pengaduan konsumen,” kata Weldy.
Disampaikan Weldy lagi, bahwa BPSK Tanjung Pinang memerlukan kolaborasi dan keterlibatan BPN Tanjung Pinang dalam rangka penanganan berbagai kasus yang ada di BPSK Kota Tanjung Pinang.
Karena menurut Weldy, dari setiap pengaduan yang masuk, kasus sengketa tanah merupakan kasus yang cukup dominan.
“Paling banyak itu soal sertifikat tanah perumahan. Jadi penanganan kasusnya, penting sekali kehadiran BPN untuk bahan dan sumber data di sidang sengketa nanti,” ungkapnya.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua BPSK Kota Tanjung Pinang, R Destry Kurniawan.
“Kasus tanah perumahan banyak, ada rumahnya sudah lunas tapi sertifikatnya tak kunjung ada. Ada juga permasalahan sertifikat double. Disana punya disini juga punya sertifikat yang sama,” kata R Destry Kurniawan.
Sementara itu, Kepala BPN Kota Tanjung Pinang, Bambang Prasongko, menyampaikan apresiasinya atas kedatangan BPSK di kantor yang dipimpinnya.
“Kita apresiasi kedatangan BPSK kesini. Tadinya kita bertanya-tanya BPSK ini apa dan kenapa datang kesini. Karena banyak juga layanan pengaduan, seperti kepolisian, Ombudsman dan lainnya,” ujar Bambang Prasongko.
Kepada rombongan BPSK yang hadir, Bambang siap bekerja sama dan bersedia menjadi narasumber apabila dibutuhkan BPSK.
“Kita siaplah jadi narasumber dan berikan data ke BPSK. Tetapi jika MoU kita miliki aturan sendiri di Kementerian. Pemberian data juga ada yang bisa diberi ada juga yang tidak bisa. Intinya semangatnya samalah. Peningkatan pelayanan,” pungkas Bambang. ***
(Red)
