BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bintan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada ajang SAKIP dan Zona Integritas (ZI) Awards 2025 yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Penghargaan tersebut diberikan dalam agenda bertajuk Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar di Jakarta.
Bupati Bintan, Roby Kurniawan, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan integritas birokrasi.
“Alhamdulillah, ini penghargaan untuk semua yang telah menunjukkan integritasnya. Tugas pertama, pertahankan yang telah diraih, kemudian kedua tingkatkan apa yang akan diraih. Target selanjutnya tentu WBBM,” ujar Roby, Rabu (11/2/2026).
Predikat WBK merupakan tahapan penting dalam pembangunan Zona Integritas. Setelah meraih WBK, tantangan berikutnya adalah mencapai predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.
Plt Kepala DPMPTSP Bintan, Rusli, menyebut penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran. Namun di sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan untuk menjaga konsistensi reformasi birokrasi.
“Kami akan terus meningkatkan pelayanan dan memperkuat integritas seluruh pegawai agar dapat meraih predikat WBBM ke depan,” ungkapnya.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pembangunan Zona Integritas merupakan instrumen strategis untuk memastikan kebijakan dan anggaran negara benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Keberhasilan DPMPTSP Bintan meraih WBK diharapkan menjadi inspirasi bagi OPD lainnya di lingkungan Pemkab Bintan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dengan capaian ini, Pemkab Bintan menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. ***
