Cegah Korupsi Sejak Dini, Disdik Kepri Sosialisasi dan Deklarasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi

oleh
Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali, dan Kajati Kepri, Hari Setiono, membuka secara resmi Sosialisasi dan Deklarasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi. (Foto : Ist)

Sijori Kepri, Batam — Dalam rangka untuk mencegah perbuatan korupsi sejak dini, Dinas Pendidikan Provinsi Kepri (Disdik Kepri) menggelar Kegiatan Sosialisasi dan Deklarasi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, pada satuan pendidikan SMA/SMK dan SLB dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepri.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, didampingi langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali, dan Kajati Kepri, Hari Setiono, di Hotel Swiss Bell Batam, Kamis, (23/12/2021), malam.

Dalam sambutannya, Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, mengatakan, kegiatan ini merupakan salah satu terobosan di bidang pendidikan dan sangat penting karena merupakan program mendasar bagi pembentukan Karakter Bangsa.

“Berbicara tentang korupsi, Indonesia merupakan salah satu negara yang selalu mendapatkan perhatian para pakar dari berbagai negara. Menyikapi hal ini, tentunya kita tidak akan tinggal diam, berbagai upaya pemerintah terus dilakukan untuk mengurangi budaya korupsi di tengah masyarakat,” kata Ansar Ahmad.

Bagi dunia pendidikan, lanjut Ansar, upaya itu dapat dilakukan mulai dari pendidikan karakter sejak Dini, baik di lingkungan keluarga, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal dan non formal pada Satuan Pendidikan Dasar, bahkan sampai jenjang pendidikan selanjutnya.

BACA JUGA  Buku ICMI Berpantun Bakal Terbit di Kepulauan Riau

Keberhasilan penanaman nilai-nilai anti korupsi dipengaruhi cara penyampaian dan pendekatan pembelajaran yang dipergunakan. Namun, agar tidak menambah beban siswa yang sudah cukup berat, perlu dipikirkan secara matang bagaimana model dan pendekatan yang akan dipilih.

Setidaknya, ujar Ansar, ada beberapa model penyelenggaraan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang dapat dilakukan di sekolah, diantaranya pendidikan ekstra kurikuler khusus.

Penanaman nilai anti korupsi dapat ditanamkan melalui kegiatan-kegiatan di luar pembelajaran, misalnya dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan insidental.

Penanaman nilai dengan model ini lebih mengutamakan pengolahan dan penanaman nilai melalui suatu kegiatan untuk dibahas dan dikupas nilai-nilai hidupnya. Model ini dapat dilaksanakan oleh guru sekolah yang bersangkutan yang mendapat tugas tersebut atau dipercayakan pada lembaga di luar sekolah untuk melaksanakannya, misalnya dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pihak Kejaksaan Tinggi/Negeri, Kepolisian, Inspektorat dan Organisasi Penegakan Hukum lainnya.

Pengembangan Kegiatan Internal Wajib Pramuka. Desain Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan dalam konteks Kurikulum 2013, pada dasarnya berwujud pada proses aktualisasi dan penguatan capaian pembelajaran Kurikulum 2013, ranah sikap dalam bingkai KI-1, KI-2, dan ranah keterampilan dalam KI-4, sepanjang yang bersifat konsisten dan koheren dengan sikap dan kecakapan Kepramukaan. Dengan demikian terjadi proses saling interaktif dan saling menguatkan (mutually interactive and reinforcing).

BACA JUGA  Didampingi Istri Tercinta, Gubernur Ansar Berlebaran ke Rumah Tokoh Senior Masyarakat Kepri

Secara programatik, Ektrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan diorganisasikan dalam model blok, model aktualisasi, dan model regular di gugus depan. Hal ini sesuai dengan prinsip kepramukaan yang menggunakan Trisatya dan Dasa Darma sebagai ruhnya. Intinya, segala bentuk upaya penguatan karakter untuk membentengi generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus dalam Korupsi bisa dilakukan.

Pada kesempatan tersebut, Ansar juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi anti korupsi di lingkungan sekolah. Juga kepada Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kejati Kepri) yang telah dapat bekerja sama dalam mewujudkan kepedulian ini.

“Pendidikan Anti Korupsi menjadi sangat penting, kita mulai dari sekarang, pada lembaga terkecil, rumah tangga dan satuan pendidikan,” tegas mantan anggota DPR RI ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali, mengatakan, program ini dilaksanakan dilatarbelakangi dengan seriusnya masalah korupsi di Indonesia, sudah tidak terhitung lagi jumlah kasus korupsi yang terjadi, berkembang dengan pesat, dan telahpun meluas kemana-mana.

Kasus korupsi juga terjadi secara sistematis, dengan rekayasa yang canggih, serta memanfaatkan teknologi terkini.

BACA JUGA  Bahas Nasib RUU Kepulauan, Asisten 1 Kepri Wakili Gubernur Rapat di DPD RI

“Pendidikan anti korupsi merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi,” kata Dali.

Tampak hadir dalam acara tersebut Rektor Universitas Batam, Prof Dr Ir Chablullah Wibisono MM, Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Drs Zamzami A Karim, Para Staf Khusus dan Kepala OPD Pemprov Kepri, Para Pengawas Sekolah, Para Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Kepri. (Wak Dar)

Shares