,

Kapolri Larang Polsek Bengkalis dan Polsek Bantan Lakukan Proses Penyidikan

oleh
Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menyampaikan surat keputusan tentang 2 Polsek di Polres Bengkalis, Polda Riau, tidak dapat melakukan Proses Penyidikan. (Foto : Humas Polri)

Sijori Kepri, Jakarta — 2 (dua) Polsek di Polres Bengkalis, Polda Riau, yakni Polsek Bengkalis dan Polsek Bantan, bersama 1.060 Polsek lainnya, dinyatakan dalam Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/613/III/2021, tidak dapat melakukan atau dilarang melakukan Proses Penyidikan.

Surat Keputusan Kapolri Nomor : Kep/613/III/2021, tentang Penunjukan Kepolisian Sektor (Polsek) Hanya Untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pada Daerah Tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan), per tanggal 23 Maret 2021, yang ditandatangani langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Dalam surat tersebut, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengeluarkan keputusan terkait dengan 1.062 Polsek di seluruh Indonesia tidak bisa melakukan proses penyidikan, Rabu, (31/03/2021).

Dalam keputusan tersebut, Kapolri memperhatikan soal program prioritas Comamnder Wish pada 28 Januari 2021 lalu.

BACA JUGA  Kapolri Instruksikan Seluruh Jajaran Berantas Aksi Premanisme

Hal ini juga merupakan program prioritas di bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan Kamtibmas pada daerah tertentu tidak melakukan penyidikan.

“Polsek yang tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor : B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang kewenangan Polsek tertentu,” tulis Sigit dalam surat keputusan itu.

Keputusan itu berdasarkan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. (R Rich)

No More Posts Available.

No more pages to load.