TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di wilayah Kepulauan Riau.
Menurutnya, penguatan kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) harus menjadi prioritas sebelum memperluas cakupan kawasan perdagangan bebas di daerah lain.
“Saat ini yang penting dilakukan adalah bagaimana menterjemahkan dan memaksimalkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 sebagai payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun,” ujar Wagub Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025).
Ia menekankan bahwa penerapan regulasi tersebut harus dijalankan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ ke depan.
“Penerapan regulasi ini sedianya diterjemahkan secara optimal di lapangan dengan tetap mendukung semangat perluasan kawasan FTZ itu sendiri,” tambahnya.
Lebih lanjut, Nyanyang menjelaskan bahwa optimalisasi kawasan FTZ dapat dilakukan dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, memperbaiki infrastruktur pendukung, serta memastikan pembiayaan yang memadai.
Khusus untuk kawasan FTZ Bintan dan Karimun, Nyanyang menilai kesiapan infrastruktur menjadi aspek penting yang harus segera dipenuhi.
“Jadi kita menganggap urgen optimalisasi FTZ yang telah ada saat ini sehingga kita bisa betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegasnya. ***
