TANJUNGPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur di kawasan Free Trade Zone (FTZ) Bintan dan Karimun untuk mendorong optimalisasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK).
Menurut Nyanyang, keberhasilan pelaksanaan FTZ sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama di dua wilayah tersebut yang menjadi penopang utama kegiatan perdagangan dan industri di Kepri.
“Kita menganggap urgen penguatan infrastruktur di FTZ Bintan dan Karimun agar pelaksanaan kawasan perdagangan bebas bisa berjalan efektif dan berdaya saing tinggi,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025).
Ia menilai bahwa pembangunan infrastruktur pelabuhan, kawasan logistik, hingga jaringan konektivitas antarwilayah harus segera dipercepat. Langkah ini penting agar Bintan dan Karimun mampu bersaing dengan Batam yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kawasan FTZ.
Selain itu, Nyanyang juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola kawasan agar FTZ di Kepri tidak hanya menjadi kawasan industri, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi yang efisien dan berdaya saing.
“Optimalisasi FTZ yang telah ada menjadi dasar kesiapan kita dalam melaksanakan FTZ menyeluruh di masa depan,” tambahnya.
Pemprov Kepri, kata Nyanyang, akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan dukungan regulasi, pembiayaan, dan kebijakan strategis yang berpihak pada penguatan kawasan FTZ. ***
