TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone (FTZ) di Batam, Bintan, dan Karimun (BBK) sebelum memperluas kawasan serupa ke daerah lainnya di Kepri.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan bahwa optimalisasi kawasan FTZ yang telah ada merupakan langkah strategis agar pelaksanaan perluasan FTZ nantinya berjalan efektif dan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang penting saat ini adalah bagaimana menterjemahkan dan memaksimalkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi payung hukum pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun,” ujar Nyanyang di Tanjungpinang, Rabu (1/10/2025).
Menurutnya, penerapan regulasi tersebut harus diwujudkan secara optimal di lapangan, dengan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyiapkan infrastruktur pendukung, serta memastikan adanya pembiayaan yang memadai.
“Optimalisasi FTZ yang sudah berjalan saat ini menjadi langkah penting agar Kepri betul-betul siap melaksanakan FTZ menyeluruh nantinya,” tegas Nyanyang.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur di kawasan FTZ Bintan dan Karimun, terutama dalam hal fasilitas logistik, pelabuhan, dan konektivitas antarwilayah yang mendukung kegiatan ekspor-impor.
Dengan memperkuat fondasi di tiga wilayah utama FTZ, Pemprov Kepri berharap perluasan kawasan perdagangan bebas ke daerah lain di masa depan dapat dilakukan dengan lebih matang dan berkelanjutan. ***
