TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri memperkuat sinergi dalam memetakan lahan strategis guna membuka ruang investasi baru di seluruh wilayah Kepri. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerataan ekonomi agar pembangunan tidak hanya terpusat di Batam dan Bintan.
Rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/10/2025), dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura. Hadir pula Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, beserta jajarannya, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kepri.
Dalam arahannya, Wagub Nyanyang menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pusat investasi hingga ke Tanjungpinang dan Karimun.
“Tujuan rapat hari ini adalah memetakan lokasi-lokasi potensial untuk investasi agar pemerataan pembangunan bisa tercapai. Kami ingin memastikan ketersediaan lahan sebelum investor masuk, terutama di Tanjungpinang dan Karimun,” ujar Nyanyang.
Ia menyebut, sejumlah investor telah menyatakan minat berinvestasi di Kepri, khususnya di Pulau Bintan pada tahun 2025. Sektor yang diminati antara lain pembangunan kawasan Artificial Intelligence (AI) dan Data Center, kawasan industri, proyek jembatan Batam-Bintan, pelabuhan bongkar muat internasional, serta pengembangan skytrain di Tanjungpinang.
Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin, menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Kepri. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi data agar tidak terjadi tumpang tindih status lahan di kemudian hari.
“Kami hadir bersama Kantah Tanjungpinang dan Bintan untuk mendiskusikan posisi dan status tanah, baik yang sudah dikuasai, diusahakan, maupun yang berpotensi ditelantarkan. Data ini penting agar lahan berpotensi ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal,” jelas Nurus.
Dalam rakor tersebut, Kantah Bintan dan Tanjungpinang memaparkan hasil identifikasi dan pemetaan lahan potensial untuk investasi, termasuk lahan terlantar serta aset sitaan BLBI yang memiliki nilai strategis.
Kepala Bappeda Kepri, Aries Fhariandi, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam memperluas investasi di Kepri adalah kesenjangan antara minat tinggi investor dan kesiapan lahan yang masih terbatas.
“Minat investasi di Kepri sangat tinggi, terutama di kawasan yang sudah kami promosikan. Karena itu, kita harus segera melakukan identifikasi dan pendataan menyeluruh agar ketika investor datang meninjau lokasi, lahan yang ditawarkan sudah siap,” ujarnya.
Rakor tersebut menghasilkan kesepahaman antara Pemprov Kepri dan BPN Kepri untuk membentuk tim teknis lintas instansi.
Tim ini bertugas mempercepat proses identifikasi, legalisasi, dan penetapan lahan strategis yang siap ditawarkan kepada investor.
“Dengan kerja sama yang solid antara Pemprov, BPN, dan seluruh OPD terkait, kami yakin Kepri bisa menjadi destinasi investasi baru yang lebih merata, tidak hanya di Batam dan Bintan,” tutup Wagub Nyanyang. ***
