TANJUNPINANG (SK) — PP Nomor 43 tahun 1998, tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, nampaknya masih belum berjalan sebagaimana yang kita harapkan, karena untuk Tanjungpinang baru mendapat santunan per bulan dari Kemensos justru masih di bawah 50 persen.
Fenomena ini terjadi apakah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dari Dinas Sosial, atau kurangnya proaktif dari masyarakat untuk melaporkan atau menghubungi Dinas terkait bagi penyandang cacat berat yang tidak mampu.
Padahal Presiden RI Joko Widodo, lebih setahun yang lalu, yakni 21 Juni 2015 di Batam sudah menyampaikan, jika ada penyadang disabilitas yang belum terdaftar sebagai penerima kartu Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB), dapat langsung didaftarkan di Dinas Sosial dan dianggarkan dari APBN.
Untuk itu, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah, meminta kepada Dinas Sosial untuk mengecek secara langsung kondisi anak penyandang Disabilitas yang tidak bisa dibawa secara langung, serta mengharapkan kepada orang tua senantiasa dapat membangun komunikasi. Jangan menyepelekan kesehatan dari anak anak ini, agar jika ada permasalahan pemerintah dapat segera membantu.
“Tahun depan, ini akan menjadi prioritas bagi pemerintah untuk membantu penyandang Orang Dengan Kecacatan (ODK) berat, dengan memberikan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan dan juga bantuan kebutuhan kehidupan,” kata Lis, dalam acara Temu Penguatan Anak dan Keluarga Disabilitas, di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tanjungpinang, Rabu, (12/10/2016)
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Drs H Surjadi MT, mengatakan, bahwa program ini inisiasi dari Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan (FKKAD) Tanjungpinang dengan penyerahan bantuan hibah dari Kemensos.
“Untuk jumlah penyandang cacat berat sebanyak 40 orang. Yang baru mendapat santuan setiap bulannya dari Kemensos sebanyak 19 orang, serta 21 orang masih belum tersantuni dari Kemensos,” kata Surjadi. (SK-MU/C)
