TANJUNGPINANG – Isu masuknya ritel modern nasional seperti Indomaret di Tanjungpinang dinilai telah dimanfaatkan sebagai bahan “gorengan” politik oleh sejumlah pihak.
Hal ini disampaikan tokoh masyarakat Kepulauan Riau, Rivai, menyikapi polemik yang berkembang di media sosial dan sejumlah media massa pada Senin, 4 Mei 2026.
Menurutnya, dinamika yang terjadi saat ini seharusnya tidak dijadikan ajang membangun opini untuk membanding-bandingkan kepemimpinan atau menjatuhkan kebijakan pihak lain.
“Pilkada sudah lewat satu tahun lebih. Pilkada yang akan datang juga masih lama. Tapi anehnya ada orang-orang politik yang mulai membangun opini massa secara dini,” ujarnya.
Ia menilai, dalam kondisi ekonomi dan fiskal nasional yang turut berdampak ke daerah, para pemimpin dan elite politik seharusnya fokus menyatukan gagasan untuk memperkuat perekonomian daerah.
Rivai juga menyoroti adanya narasi yang membandingkan kebijakan saat ini dengan masa lalu, seolah kebijakan sebelumnya lebih baik.
“Sudahilah dulu, masyarakat lebih memerlukan pemikiran besar dari tokoh-tokoh politik, dengan jiwa besar,” katanya.
Menurutnya, pasangan Lis Darmansyah dan Raja Ariza memiliki legitimasi kuat karena terpilih secara demokratis dengan hampir 70 persen suara masyarakat Tanjungpinang.
Ia menilai kepemimpinan tersebut juga memiliki program yang pro terhadap masyarakat melalui visi Bima Sakti dan program Berbenah.
Namun demikian, Rivai mengingatkan bahwa kondisi saat ini tidak bisa disamakan dengan beberapa tahun sebelumnya, mengingat adanya perubahan dinamika global yang berdampak pada kebijakan nasional hingga ke daerah.
Ia mencontohkan adanya pembatasan dana transfer ke daerah yang berpengaruh terhadap pelaksanaan program pembangunan di tingkat kota dan kabupaten.
“Tidak hanya Kota Tanjungpinang, tapi juga daerah lainnya. Kondisinya memang tidak lagi sama seperti dua tahun lalu,” ungkapnya.
Dalam pengamatannya, Rivai menilai pemerintah saat ini justru tetap melanjutkan program-program yang dinilai baik dari periode sebelumnya, bahkan menyempurnakannya dengan pendekatan yang lebih inovatif.
Ia juga menyoroti bahwa hingga lebih dari satu tahun masa kepemimpinan, belum ada perombakan besar di jajaran organisasi perangkat daerah, yang menunjukkan tidak adanya sikap anti terhadap kebijakan lama.
“Kurang elok rasanya jika dinamika ini dimanfaatkan untuk kepentingan yang menjurus pada mendiskreditkan seseorang,” ujarnya.
Rivai pun mengajak seluruh pihak untuk lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan, serta tidak menjadikan isu publik sebagai alat untuk kepentingan politik semata.
“Jadi janganlah menjual kecap dengan cara menjatuhkan kecap lain,” pungkasnya. ***
