– Tentang Kebijakan Bupati Bintan, Yang Dinilai Diskriminatif.
– Bersama Solidaritas Masyarakat Bintan, Surati Mendagri, Menpan, dan DPR RI.
TANJUNGPINANG (SK) — Solidaritas Masyarakat Bintan dan sejumlah mantan honorer Kabupaten Bintan yang terbuang, menjumpai Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, guna mengadukan kebijakan Bupati Bintan yang dinilai diskriminatif, usai Paripurna pengesahan APBD Kepri 2017, di Gedung DPRD Kepri, Rabu, (01/02/2017).
Awalnya mereka didampingi Ketua Solidaritas Masyarakat Bintan, Burhanudin, menjumpai Gubernur Kepri Nurdin Basirun, dan menyampaikan surat yang nantinya diteruskan ke Mendagri, Menpan, dan DPR RI.
“40 persen honorer lama di buang pak. Ini surat untuk disampaikan ke Mendagri, Menpan dan DPR RI. Kami mohon Pak Gubernur untuk menyampaikan, karena Bintan juga bagian dari pada Kepri kan pak?,” kata Burhanuddin, dengan pertanyaan retoris.
Menaggapi hal itu, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengatakan, akan mempelajarinya dulu, karena perlu kerja sama yang baik antar Pemerintah Pemprov dan Kabupaten.
“Insyaallah saya pelajari, dan mudah-mudahan tidak menggecewakan semua pihak,” kata Nurdin.
Setelah Nurdin bergerak memasuki mobil, mantan honorer tersebut sempat berbincang bincang dengan awak media.
Diantara mantan honorer Bintan yang terbuang itu adalah Junius, yang sebelumnya bekerja sebagai honorer di Dinas Pertambangan Pemkab Bintan.
“Saya sudah 9 Tahun menjadi honorer, dan kini menganggur. Padahal saya harus menafkahi istri dan kedua anak saya,” curhat Junius.
Selain Junius, juga ada yang bernama Malhakim, yang awalnya menjadi honorer di Kantor Camat Tambelan dari tahun 2010.
“Saya sudah bekerja sebagai honorer semenjak Tahun 2010. Padahal pengalaman saya dapat dimanfaatkan untuk keperntingan Pemerintah,” katanya. (SK-MU/C)
