– Belum Ada Pembahasan di DPR RI.
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Ide dan wacana pembentukan Provinsi Natuna-Anambas, yang digembar-gemborkan tokoh-toko daerah terutama Bupati Natuna, Hamid rizal, menjadi perhatian publik dan mendapat tanggapan dari salah satu anggota DPR RI dari Komisi II, Dwi Ria Latifa (Ria).
Menurut Ria, animo masyarakat itu harus juga dipikirkan dari realitas yang ada, seperti jumlah penduduk, dimana suatu daerah itu sudah siap apa belum untuk jadi Provinsi.
“Kita kan punya pengalaman ketika menjadikan provinsi Kepri yang saat memisahkan diri dari Riau itu, juga tidak mudah,” katanya, usai menghadiri Peringatan HUT IWP Kota Tanjungpinang, Minggu, (18/03/2018).
“Saya fikir terlalu jauh ide untuk membuat Provinsi Natuna-Anambas, karena menurut pemahaman saya belum siap dan memenuhi syarat. Kebetulan juga saya di Komisi II, jadi sekarang masih moratorium urusan yang berkaitan dengan pemekaran,” terangnya.
Untuk menjadi provinsi, lanjutnya, bukan hanya dilihat dari pendapatan, tapi masih banyak faktor dan pertimbangan-pertimbangan, hal-hal yang strategis, yang sifatnya secara nasional, yang tentu kita lebih tahu.
“Kebetulan saya di Komisi II, belum ada pembahasan tentang Provinsi Natuna- Anambas. Kalau keinginan-keinginan dari tokoh-tokoh di daerah tersebut itu biasa,” jelasnya.
Kadang-kadang dari suatu daerah, tambahnya, ada tokoh-tokoh masyarakat yang ingin pemekaran didaerahnya dengan pandangan-pandangannya, tapi untuk menjadi suatu wilayah pemekaran baru itu tidak mudah. Apalagi di DPR itu sedang ada moratorium terhadap pemekaran-pemekaran wilayah.
Memprioritaskan daerah perbatasan itu, menurutnya adalah dalam lingkup supaya daerah terluar itu dijaga dan diurus oleh pemerintah RI, agar daerah terluar itu betul-betul merasakan, bahwa mereka adalah bagian dari NKRI, yang tidak merasa dianaktirikan, karena berada di pulau terluar.
Bukan berarti harus jadi Provinsi, tapi bahwa didaerah terluar itu dijadikan prioritas, dan dibantu dari segala hal yang berkaitan dari infrastrukturnya, kemudian kesejahteraannya. Apalagi karena daerahnya berbatasan dengan daerah asing, sehingga dari sisi keamanan, tentu tetap menjadi perhatian pokok dari pemerintah.
Tentang kemungkinan kedepannya terjadi pemekaran untuk Provinsi Natuna-Anambas, menurutnya masih belum perlu.
“InsyaAllah janganlah. Cukuplah Provinsi Kepri ini saja, dan itu sudah terbaik,” pungkasnya. (Wak Tung)
