BATAM – Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Sumatera Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang digelar di Ballroom Hotel Pasific Palace Batam, Sabtu, 27 Juni 2026.
Forum yang dihadiri anggota DPRD kabupaten se-Wilayah Sumatera tersebut mengangkat tema “Momentum Revisi Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah Asimetris dan Penguatan Kelembagaan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang membuka secara resmi kegiatan itu berharap Rakorwil ADKASI mampu menghasilkan berbagai rumusan mendasar terkait isu-isu pembangunan daerah yang dapat menjadi referensi bagi pemerintah kabupaten di berbagai wilayah.
Menurut Ansar Ahmad, forum tersebut juga menjadi ruang untuk menghimpun berbagai gagasan dan langkah strategis yang lahir dari kebutuhan serta kearifan lokal masing-masing daerah.
“Kita semua berharap kelembagaan DPRD Kabupaten semakin memiliki posisi tawar yang makin bagus lagi, dalam penyelenggaraan pembangunan dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerahnya,” ujar Ansar Ahmad.
Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinilai penting karena berkaitan dengan penguatan kelembagaan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk memperkuat sinergi antara unsur legislatif dan eksekutif.
Ketua Umum ADKASI Kabupaten Seluruh Indonesia, Siswato, juga menegaskan perlunya memperkuat kembali peran anggota DPRD kabupaten dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Sudah saatnya kita mengembalikan fungsi dan tugas kita sebagai anggota dewan kabupaten, yang mana kita adalah penyelenggara pemerintahan daerah yang sejajar. Mengingat kita adalah mitra kerja dari kepala daerah, untuk bersama-sama membangun daerah,” katanya.
Selain dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Rakorwil ADKASI Wilayah Sumatera juga diikuti Wakil Ketua DPR RI Sari Yulianti, Wakil Ketua Umum DPN ADKASI Wilayah Sumatera Herman Effendy, narasumber dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, serta anggota DPRD kabupaten dari berbagai provinsi di Pulau Sumatera. ***
