Ketua Kekerabatan RT/RW Minta Ketegasan Pemkab Lingga

oleh

– Terkait Insentif Triwulan Pertama

LINGGA (SK) — Sejumlah Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) mulai pertanyakan insentif yang biasanya dibayar per triwulan sekali, namun hingga masuk bulan Mei insentif triwulan pertama pun belum dibayarkan, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan bagi RT/RW, apakah keterlambatan ini juga ada kaitannya dengan defisit Lingga yang mencapai Rp300 Milyar di tahun 2015 ini.

Menyikapi hal ini, H.Hamdani Ketua RW 09 Kelurahan Dabo yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Kekerarabatan RT/RW Kelurahan Dabo mengatakan, menjabat sebagai ketua RT maupun RW adalah sebuah pengabdian terhadap masyarakat yang juga merupakan ujung tombak dari Pemerintah Daerah, untuk itu kiranya perlu diperhatikan apa yang telah dilakukan dari pengabdian seorang ketua RT/RW.

“Mengikuti dari perjalanan saya sebagai ketua RT dulu pun tidak ada insentif, setelah diperjuangkan baru kami meneriam insentif sebesar Rp50 ribu pertama kali menerima insentif, seterusnya disetiap tahunya naik Rp 50 ribu memakan kurun waktu 8 tahun hingga sekarang insentif yang diterima sebesar Rp 450 ribu untuk ketua RW dan Rp 400 ribu untuk ketua RT,” ujarnya Kepada Sijori Kepri, disela-sela kegiatan gotong royong bersama warga dilingkungan RW 09, Kamis (7/5/2015).

Kita susah untuk menyebut, tutur Hamdani, apa yang diberikan oleh Pemkab kepada RT/RW dengan sebutan insentif atau gaji, kita lebih cendrung menyebutnya sebagai uang saguhati atas pengabdian seorang RT, karena kalau itu merupakan insentif atau gaji jelas tidak mungkin karena tidak sesuai dengan Upah Minimun Kabupaten (UMK)

Karena ini sebuah pengabdian hendaknya pemerintah daerah memperhatikan dengan apa yang telah dilakukan oleh RT/RW, namun ianya (Hamdani) berkomitmen, walau tidak digaji ia akan tetap jalankan tugasnya sebagai seorang RW, bila warga masih menginginkannya.

Kinerja seorang RT/RW sangat menunjang dalam sebuah Pemerintahan, apalagi sekarang ini Kelurahan Sungai Lumpur adalah sebuah kelurahan baru, tentunya kerja seorang RT semakin berat, adanya pemuhtahiran data dan lain sebagainya, menjelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tugas seorang RT akan semakin berat untuk mendata warganya guna proses yang benar.

“Jika Pemerintah daerah tidak dapat memperhatikan kinerja dari RT/RW jangan salahkan mereka bila kerja yang mereka lakukan menjadi lamban,” imbuhnya. (SK-Pus)

Editor: Dedi Yanto

 

No More Posts Available.

No more pages to load.