”Sebagai Lembaga Adat, LAM bisa bersikap netral mengayomi semua kepentingan dan aspirasi yang ada di dalam masyarakat Kabupaten Lingga. Bukan dengan jalur politik,” kata Mandala.
Selain itu, ia tidak menginginkan perpecahan dalam tubuh LAM. Karena LAM hadir ditengah masyarakat Kabupaten Lingga seharusnya bisa menjadi pedoman adat istiadat dan budaya, untuk masyarakat yang membutuhkan.
Saat ini, dikatakan Mandala, LAM di Kabupaten Lingga tidak lagi netral jika Ketua LAM tidak segera mengambil langkah tegas. Pasalnya beberapa kegiatan yang dilakukan LAM menyikapi dampak pandemi covid-19 dengan bagi-bagi sembako dan beras, jelas mengataskan politik praktis.
“Ini sudah jelas hilang arah LAM yang katanya netral. Mengatasnamakan LAM, tapi yang bagi-bagi calon Bupati. Ini politik. LAM bukan kendaraan politik yang bisa menembus sampai ke desa-desa. Itu salah,” tegas Mandala.
“Jika ini berlanjut, kami dengan sangat tegas meminta LAM mengadakan musyawarah, agar Ketua LAM saat ini mengundurkan diri, bahkan keluar dari kepengurusan LAM di Lingga. Jika tidak, kami tidak akan berhenti mengkritik,” sambung dia.
Mandala juga berharap, kepada semua pengurus LAM tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun Desa, agar bisa menjauh dari politik praktis. Sudah, jelas LAM sebagai lembaga netral yang harus diisi oleh orang-orang yang netral. (Wak Rid)
