– Minta Kadishub Kepri Diganti.
SIJORIKEPRI.COM, TANJUNGPINANG — Organisasi Pengusaha Transportasi Angkutan Umum Darat (ORGANDA) Provinsi Kepri, menyambut baik rencanya Gubernur Kepri untuk melanjukan rotasi Kepala Organisasi Perangkat Kerja (Kepala OPD) dilingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau.
Ketua DPD Organda Kepri, Syaiful SE, mengungkapkan, disamping rotasi tersebut untuk penyegaran, namun ia berharap Gubernur juga melakukan seleksi maupun evaluasi secara matang terhadap masing-masing OPD, dengan sistem the right man on the right place.
Syaiful mengharapkan, kepada para kepala OPD nantinya harus benar-benar memiliki kemampuan sesuai dengan skill/SDM-nya, memiliki kapasitas dan kapabilitas yang bagus, serta memiliki leadersip.
“Kepala OPD yang dapat menampung aspirasi masyarakat maupun organisasi untuk kemajuan, tidak anti kritik dan memiliki jiwa yang egois,” ujar Syaiful, melalui Whatsapp (WA), Minggu, (17/12/2017).
Syaiful berterus terang dan salut dengan Gubernur Dr H Nurdin Basirun, karena berbagai macam dikritik yang dilayangkan masyarakat, justru beliau menghadapinya dengan senyuman. Dimana, Gubernur pernah mengatakan, kritikan dan saran dari masyarakat sangat diperlukan, karena yang mengkritik tersebut, berarti orang peduli dan perhatian.
“Hal tersebut dibuktikan pak Nurdin pada saat beliau dikritik seseorang, malah orang kritik tersebut diajak pak Gubernur ngopi bareng. Menurut hemat kami, inilah sifat pemimpin yang mengayomi dan perlu di contoh,” puji Syaiful.
Lanjut Syaful, beda pula halnya dengan Kadishub Kepri saat ini. Sebagai mitra kerja wajar pihaknya mengkritik jika melihat adanya kesalahan, namun sangat disayangkan setelah masukan dan kritikan tersebut, malah ia tidak ditegur sapa, tidak diundang dalam berapa pembahasan mengenai tranaportasi, maupun rapat koordinasi.
“Tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan, bahkan tidak diberi tembusan hasil sebuah keputusan. Padahal, mitra kerja Dinas Perhubungan setingkat Provinsi Kepri tersebut adalah Organda Provinsi Kepri, bukan organisasi setingkat Kabupaten/Kota,” keluhnya.
Ditempat yang sama, Mulawarman, sebagai Sekretaris dan juga sebagai dosen transportasi, mengatakan, dalam beberapa pertemuan sebelumnya yang dihadiri, bahwa Kadishub Kepri, Jamhur, tidak mengusai sistim transportasi.
“Beliau hanya mengandalkan kemampuan bawahan, dan hal tersebut kelihatan disaat beliau dalam memberi pemaparan,” ungkap dosen management transportasi tersebut disalah satu perguruan tinggi di Batam.
Mulawarman juga sangat menyangkan sifat dari Kadishub Kepri saat ini yang alergi diberi masukan dan sepertinya anti kritik.
“Ini baru kejadian pertama yang kami alami semenjak berdirinya Provinsi Kepulauan Riau, dimana Kadishubnya memiliki sifat terkesan anti kritik,” ujarnya.
Dari dulu, hubungan Dishub dengan Organda itu sangat harmonis, bukan berarti, Kadishub yang lama tidak dikritik, malahan kritikannyapun cukup keras, didemo dan sebagainya.
“Semenjak Dishub dipegang oleh pak Ahmad Dahlan, pak Azibar, pak Naharudin, pak Muramis, hubungan kami sangat harmonis,” tambahnya.
Untuk itu, ia berharap agar pak Gubernur dapat mengevaluasi dan memilih para OPD yang memiliki kemampuan SDM sesuai dengan masing-masing dinas.
Hal tersebut juga disayangkan oleh pengurus Organda di tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri.
Syamsudin, Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bintan menilai, Kadishub Kepri tidak memahami kenerjanya dan tidak mau menerima pendapat, dan berkerja sama dengan Organda Kepri.
“Sebaiknya Kadishub diganti dengan yang faham dalam hal ini,” katanya.
Selain itu Yusril, Ketua DPC Organda Tanjungpinang, berpendapat, meminta Gubernur untuk mengganti Kadishub Kepri saat ini, karena dinilai tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan tidak bisa menjalin hubungan eksternal yang baik degan mitra kerja.
Begitu juga DPC Organda Kabupaten Lingga, Nanik Ekawati, berpendapat bahwa Organda butuh kemitraan yang saling menunjang.
“Kami segenap Pengurus DPC Organda Kabupaten Lingga mengusulkan agar figur Kadishub adalah figur yg memahami dan mengerti dengan apa yang diembannya,” sebut Nanik.
Menurut Nanik, ia melihat Kadishub Kepri Jamhur tidak layak mengemban amanat tersebut. Kadishub dinilai tidak bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan tidak bisa menjalin kemitraan dengan masyarakat dan Organisasi terkait.
“Kami berharap pak Gubernur dapat mendengar asprisasi masyarakat dan organisasi yang telah eksis dan berperan dalam mendukung pembangunan dan perekonomian Provinsi Kepri,” pungkasnya. (SK-MU/R)
