TANJUNGPINANG – Rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) kembali berlanjut dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terkait Ranperda APBD 2026. Dalam sidang tersebut, sejumlah fraksi menyampaikan apresiasi terhadap respons pemerintah yang dinilai cukup komprehensif menjawab berbagai catatan, kritik, dan masukan yang sebelumnya disampaikan.
Pemerintah menegaskan kembali struktur pendapatan dan belanja daerah tahun 2026, termasuk strategi penguatan program prioritas, efisiensi belanja, serta fokus pada peningkatan pelayanan publik.
Penjelasan tersebut dinilai fraksi telah memberikan gambaran lebih jelas mengenai arah kebijakan fiskal Pemprov Kepri pada tahun anggaran mendatang.
Sejumlah fraksi juga menilai jawaban pemerintah menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sejumlah aspek teknis dalam penyusunan APBD, sekaligus memastikan aspirasi dewan dapat diakomodasi secara proporsional.
Meski demikian, fraksi-fraksi tetap menekankan pentingnya akurasi perencanaan, pengawasan program, dan transparansi pelaksanaan anggaran agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara maksimal.
Tahapan pembahasan Ranperda APBD 2026 selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat pembahasan lebih detail bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). DPRD berharap komunikasi antara legislatif dan eksekutif dapat tetap berjalan efektif hingga proses penetapan APBD 2026 nantinya. ***
