Masih terkait anggaran, Arif Fadillah berharap, agar KPU baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk segera melakukan revisi pengajuan anggaran, mengingat pengajuan sebelumnya tidak sesuai dengan operasional pelaksanaan Pilkada dengan ketentuan protokoler kesehatan, dimana harus menggunakan berbagai fasilitas pendukung pencegahan Covid-19.
Selain itu, penandatangan NPHD antara Pemprov Kepri dengan Polda Kepri tanggal 14 Februari 2020 lalu, melakukakn Rakor bersama Binda Kepri terkait rencana bidang pengamanan, membentuk Desa Pilkada 2020, melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, mengingat pelaksanaannya nanti akan menerapkan protokol kesehatan Covid -19.
Hal senada juga ditambahkan Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau, Sriwati, yang menyampaikan mengenai masalah anggaran Pilkada Serentak, antara Pemerintah Daerah, KPU, Bawaslu dan pihak terkait akan segera melakukan pembahasan lebih terperinci.
Hal ini menjadi penting mengingat sebagian besar Kabupaten/Kota mengalami devisit anggaran yang dialihkan kepada Pemerintah Pusat bagi mendukung penanganan Covid-19.
Untuk kesiapan ditingkat daerah, Sekda Natuna, Wan Siswandi, juga menyampaikan, bahwa Kabupaten Natuna sejauh ini sudah melakukan berbagai persiapan yang dibutuhkan, baik secara fasilitas maupun koordinasi lintas sektoral. (Nard/R)
