TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin pada tahun 2027. Target tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang dibahas melalui Forum Konsultasi Publik.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), dan dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Kegiatan ini diikuti oleh 700 peserta, dengan 200 peserta hadir secara luring dan 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom, yang melibatkan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menjelaskan bahwa target IPM 77,53 poin akan didorong melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai pilar utama pembangunan manusia.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Aries memaparkan bahwa peningkatan IPM juga sejalan dengan target makro pembangunan daerah lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen pada tahun 2027.
Selain itu, PDRB per kapita Provinsi Kepri ditargetkan mencapai Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Untuk mendukung pembangunan manusia yang lebih merata, Pemerintah Provinsi Kepri juga menargetkan tingkat kemiskinan turun hingga 4,50 persen melalui sinkronisasi data penerima bantuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diarahkan menurun menjadi 5,45 persen dengan penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Indeks Gini juga ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
Tema ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri.
Aries menegaskan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menjadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur efektivitas pembangunan.
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Forum Konsultasi Publik kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta diskusi interaktif. Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
