TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mencapai Rp164 juta pada tahun 2027. Target tersebut menjadi salah satu indikator utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepri Tahun 2027 yang mulai dibahas melalui Forum Konsultasi Publik.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Kegiatan ini diikuti oleh 700 peserta, dengan 200 peserta hadir secara luring dan 500 peserta lainnya mengikuti secara daring melalui platform Zoom, yang terdiri dari unsur pemerintah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, dalam laporannya menyampaikan bahwa target PDRB per kapita Rp164 juta dirancang untuk mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat sekaligus daya beli riil.
Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen yang diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita secara merata.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Aries menjelaskan, pencapaian target PDRB per kapita tersebut akan ditopang oleh penguatan investasi, terutama pada sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman yang selama ini menjadi keunggulan Provinsi Kepulauan Riau.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 sendiri ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
Tema ini akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi dan industri ke depan.
Selain indikator ekonomi, Pemerintah Provinsi Kepri juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,53 poin melalui penguatan sektor pendidikan dan kesehatan.
Tingkat kemiskinan ditargetkan turun hingga 4,50 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) diarahkan menurun menjadi 5,45 persen melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, khususnya di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Sementara itu, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
Aries juga menegaskan pentingnya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur efektivitas pembangunan yang wajib dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira, menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Partisipasi publik hari ini sangat penting. Kita ingin memastikan bahwa RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta diskusi interaktif. Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
