TANJUNGPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menargetkan angka kemiskinan turun hingga 4,50 persen pada tahun 2027. Target tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2027 yang dibahas melalui Forum Konsultasi Publik.
Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 digelar di Aula Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Senin (2/2/2026), dan dibuka langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepri, Luki Zaiman Prawira.
Kegiatan ini diikuti oleh 700 peserta, terdiri dari 200 peserta yang hadir secara luring dan 500 peserta yang mengikuti secara daring melalui platform Zoom, melibatkan unsur pemerintah daerah, DPRD, akademisi, tokoh masyarakat, hingga perwakilan organisasi.
Kepala Bappeda Provinsi Kepri, Aries Fhariandi, menjelaskan bahwa penurunan angka kemiskinan hingga 4,50 persen akan ditempuh melalui strategi sinkronisasi data penerima bantuan serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran, terutama bagi masyarakat rentan dan wilayah pesisir yang masih membutuhkan perhatian khusus.
“RKPD 2027 bukan sekadar dokumen rutin, melainkan instrumen strategis untuk menjawab tantangan global dan lokal. Kita fokus pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan serta pemerataan kesejahteraan di seluruh kabupaten dan kota,” kata Aries.
Aries memaparkan bahwa target penurunan kemiskinan sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri tahun 2027 yang berada pada kisaran 5,23 hingga 6,10 persen.
Pertumbuhan tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penguatan investasi, khususnya pada sektor industri pengolahan dan jasa kemaritiman.
Selain itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Provinsi Kepri juga ditargetkan meningkat hingga Rp164 juta, dengan penekanan pada peningkatan produktivitas masyarakat agar mencerminkan daya beli riil.
Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, Pemerintah Provinsi Kepri juga menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,45 persen pada tahun 2027.
Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan kurikulum pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri, terutama di kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sehingga penyerapan tenaga kerja lokal semakin optimal.
Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kepri ditargetkan mencapai 77,53 poin, yang akan didorong melalui intervensi berkelanjutan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Sementara itu, Indeks Gini ditargetkan berada pada angka 0,332 poin sebagai upaya menjaga pemerataan pendapatan antarwilayah di Provinsi Kepulauan Riau.
Tema pembangunan RKPD Provinsi Kepri Tahun 2027 ditetapkan pada fokus “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berkelanjutan melalui Penguatan Literasi Digital”.
Tema ini menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui transformasi ekonomi berbasis teknologi.
Aries menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi alat ukur efektivitas pembangunan yang harus dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Sinergi antara target makro dan prioritas pembangunan inilah yang menjadi kunci untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang berdaya saing global,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Kepri Luki Zaiman Prawira menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dan daerah agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Partisipasi publik sangat penting agar RKPD 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat Kepri, dari Natuna hingga Karimun,” tegas Luki.
Forum Konsultasi Publik kemudian ditutup dengan penandatanganan Berita Acara serta diskusi interaktif. Seluruh masukan akan diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD sebelum memasuki tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepulauan Riau. ***
