TANJUNGPINANG – Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan komitmen kehadiran negara di tengah masyarakat melalui pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi diluncurkan di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026), sebagai upaya nyata pemerintah dalam menjamin ketersediaan serta keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat.
Peluncuran GPM ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama dalam rangka peningkatan produksi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kepulauan Riau oleh para pemangku kepentingan, yang disaksikan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ronny Widijarto, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten Ekbang, Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta para Kepala OPD Pemprov Kepri.
Dalam sambutannya, Gubernur Ansar menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari gerakan nasional yang bertujuan memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi, khususnya di tengah dinamika harga pangan.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur.
Ia menyampaikan, Pemprov Kepri secara konsisten melaksanakan GPM di berbagai daerah. Pada tahun 2025, kegiatan ini telah digelar sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten dan kota, sementara pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 69 kali pelaksanaan.
Berdasarkan pantauan di lokasi kegiatan, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga terjangkau. Di antaranya beras SPHP Bulog Rp58.000 dan beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, serta berbagai bahan pokok lainnya yang diminati masyarakat.
Gubernur Ansar juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi untuk ikut berperan aktif menyelenggarakan kegiatan serupa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya diiringi lonjakan kebutuhan pangan.
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur Ansar mengingatkan bahwa Kepulauan Riau pernah meraih predikat provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada tahun 2024.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Ia juga meminta dukungan Bulog untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar serta mencegah terjadinya kelangkaan dan praktik penimbunan bahan pokok.
“Kita harus menjaga agar inflasi tetap terkendali, pertumbuhan ekonomi terus berkembang, dan distribusi ekonomi benar-benar memberi dampak yang merata kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, salah seorang warga Tanjungpinang, Siti Rahma (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah.
“Harga-harganya terhitung lebih murah, apalagi beras dan minyak. Sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya. ***
