TANJUNGPINANG – Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2026 yang digelar di Lapangan Terminal Sei Carang, Kota Tanjungpinang, Senin (9/2/2026), disambut antusias oleh masyarakat. Sejak pagi, warga tampak memadati lokasi kegiatan untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
GPM 2026 secara resmi diluncurkan oleh Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad sebagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat, khususnya menjelang momentum kebutuhan yang terus meningkat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional Nita Yulianis, Ketua TP-PKK Provinsi Kepri Dewi Kumalasari, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ronny Widijarto, Wali Kota Tanjungpinang yang diwakili Asisten Ekbang, Forkopimda Kepri, Kepala Cabang Bulog Batam Guido XL Pereira, serta jajaran Kepala OPD Pemprov Kepri.
Berdasarkan pantauan di lapangan, sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah pasaran. Beras SPHP Bulog dijual Rp58.000 dan beras premium Rp70.000 per 5 kilogram, Minyak Kita Rp14.000 per liter, telur Rp50.000 per papan, serta berbagai bahan pangan lainnya yang langsung diserbu warga.
Salah seorang warga Tanjungpinang, Siti Rahma (42), mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah tersebut.
“Harga-harganya terhitung lebih murah, apalagi beras dan minyak. Sangat membantu kami sebagai ibu rumah tangga. Semoga kegiatan seperti ini sering diadakan,” ujarnya sambil membawa belanjaan.
Dalam sambutannya, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan bahwa Gerakan Pangan Murah merupakan bagian dari gerakan nasional sebagai bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat.
“GPM ini menjadi gerakan nasional karena merupakan salah satu bentuk kehadiran negara untuk menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” ujar Gubernur Ansar.
Ia menyampaikan, pada tahun 2025 Pemprov Kepri telah melaksanakan GPM sebanyak 79 kali di seluruh kabupaten dan kota. Sementara pada tahun 2026, pelaksanaan GPM ditargetkan sebanyak 69 kali di berbagai daerah di Kepulauan Riau.
Gubernur Ansar juga mengajak organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan kegiatan serupa, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan.
Terkait pengendalian inflasi, Gubernur Ansar mengungkapkan bahwa Kepulauan Riau pernah menjadi provinsi terbaik pertama dalam pengendalian inflasi pada tahun 2024.
“Memang kemarin inflasi kita sempat tembus 3,47 persen, namun ada beberapa komponen yang tidak bisa kita intervensi seperti harga emas dan tiket pesawat, termasuk biaya pendidikan saat musim masuk sekolah. Kami akan mengusulkan kepada BPS agar inflasi pangan dan non-pangan dapat dipisahkan, sehingga intervensi bisa lebih tepat,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kelancaran distribusi dan pencegahan penimbunan bahan pokok agar manfaat GPM benar-benar dirasakan masyarakat luas. ***
